REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM -- Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menelepon Perdana Menter Israeli Benjamin Netanyahu, Senin (22/11) malam, dan menuntutnya untuk melepaskan pendapatan pajak Palestina yang telah dibekukan Israel selama lebih dari sebulan sejak UNESCO menerima Palestina sebagai anggota.
Seorang pejabat senior AS dan sumber Israel mengatakan Clinton menghubungi Netanyahu setelah pesan yang disampaikan kepada Clintom dalam beberapa minggu terakhir soal uang pajak ini tidak dijawab Netanyahu secara positif, seperti dilaporkan Haaretz.
Kantor Perdana Menteri Israel menegaskan, Clinton memang menghubungi Netanyahu, tetapi hanya membicarakan sanksi baru Amerika Serikat yang akan diberlakukan kepada Iran.
Israel memegang 100 juta dolar AS pendapatan pajak Otoritas Palestina yang dikumpulkan pada bulan Oktober sebagai bagian dari perjanjian ekonomi antara kedua belah pihak. Jika pembekuan terus dilanjutkan sampai akhir November, jumlah itu akan mencapai 200 juta dolar AS.
Menurut sumber Israel, Netanyahu menolak permintaan Clinton, dengan beralasan dia tidak memiliki mayoritas dukungan di kabinet tentang masalah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika