REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Iran pada Rabu membahas pengusiran duta besar Inggris sebagai pembalasan terhadap hukuman baru Barat atas kegiatan nuklirnya, yang dikecam China dan Rusia.
Anggota parlemen Iran, beberapa berteriak "Mampuslah Inggris", menyetujui rancangan undang-undang darurat, yang dijadwalkan diputuskan pada Minggu, yang akan menurunkan hubungan diplomatik hingga tingkat kuasa usaha disahkan, kata laman anggota parlemen itu.
Rancangan undang-undang itu juga menyatakan parlemen dapat mengambil tindakan terhadap negara lain, yang berperilaku sama dengan dengan Inggris, kata kantor berita Fars dan Mehr.
Inggris pada pekan ini, dalam penggalangan dengan Amerika Serikat dan Kanada, mengumumkan
hukuman baru terhadap Iran. Sebagai pembenaran, mereka mengutip laporan pengawas tenaga atom Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan ini, yang menyatakan Teheran "berusaha membuat senjata nuklir".
Inggris menyatakan "menghentikan semua hubungan" di antara pranata keuangannya dengan pihak Iran. Amerika Serikat dan Kanada menyatakan akan menekan unsur itu, termasuk bank sentral Iran.
Prancis menyeru pembekukan harta bank sentral Iran dan embargo ekspor minyak negara Timur Tengah itu. Inggris, Kanada dan Prancis memiliki kedutaan di Teheran. Kanada hanya dipimpin kuasa usaha, dua yang lain oleh duta besar.
Amerika Serikat tidak memiliki perwakilan diplomatik, yang ditutup setelah mahasiswa menyandera diplomatnya pada 1979 sesudah revolusi Iran. Kepentingan Amerika Serikat ditangani kedutaan Swiss.
Cina, yang pada Rabu mengecam hukuman Barat itu, menyatakan memperburuk ketegangan atas kegiatan nuklir Iran. "Kami percaya bahwa tekanan dan hukuman tidak dapat secara hakiki memecahkan masalah nuklir Iran. Sebaliknya, itu akan mempersulit dan memperburuk masalah serta meningkatkan benturan," kata juru bicara kementerian luar negeri Liu Weimin.
Rusia pada Selasa mengecam hukuman itu dan menyatakannya tidak dapat diterima serta melawan hukum antarbangsa. Cina dan Rusia menggunakan pengaruhnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghalangi kemungkinan hukuman lebih luas melalui resolusi badan dunia tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika