REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton, Sabtu, menyerukan diakhirinya kekerasan di Mesir antara demonstran dan pasukan keamanan hanya dua hari sebelum pemilihan.
"Kekerasan harus dihentikan dan pemerintah berdasar hukum harus dipertahankan," kata Ashton dalam sebuah pernyataan mengenai bentrokan yang telah menyebabkan lebih dari 40 orang tewas itu.
Demonstran telah pergi ke Lapangan Tahrir di Kairo pada hari kedelapan (demonstrasi) Sabtu untuk meminta diakhirinya segera pemerintahan militer dan peralihan ke pemerintah sipil sementara.
"Semua partai politik sebaiknya menegaskan kembali komitmen mereka pada proses demokratis yang Mesir telah mulai," kata Ashton.
"Peralihan cepat kekuasaan ke pemerintah sipil adalah elemen penting dari transisi itu dan seyogyanya terjadi secepat mungkin atas dasar pembicaraan inklusif," katanya, dan menyatakan bahwa komitmen itu telah dibuat oleh SCAF.
Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Hussein Tantawi, menteri pertahanan dalam waktu lama di bawah presiden terguling Hosni Mubarak, telah berjanji untuk menyerahkan kekuasaan pada presiden sipil yang akan dipilih tidak lebih dari Juni 2012.
Sementara itu pada Senin mendatang, pemilihan parlemen akan berlangsung, yang akan menjadi pemilihan pertama sejak demonstrasi rakyat mengakhiri pemerintahan Mubarak yang sudah 30 tahun pada Februari lalu.
"Saya tetap percaya bahwa rakyat dan pemerintah Mesir akan menemukan cara untuk melangkah dengan damai ke arah jalan mereka menuju demokrasi. Pemilihan mendatang merupakan langkah yang sangat penting dan saya mengharapkan pemilihan itu akan terus berlangsung yang direncanakan," tutur Ashton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika