REPUBLIKA, KAIRO--Situasi politik kembali memanas di Mesir beberapa pekan terakhir. Salah satu pihak yang terus mendapat perhatian adalah gerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan yang kerap di'matikan' oleh penguasa Mesir ini mendirikan partai Kebebasan dan Keadilan.
Tak dipungkiri, banyak yang meletakkan harapan Mesir baru pada gerakan ini. Tapi banyak juga yang mengkhawatirkan ada agenda lain dibalik gerakan tersebut.
Dalam wawancaranya dengan Aljazeera, Sekjen Partai Ikhwanul Muslimin Mohamed Saad Katatni, mengatakan, "Anda mau tahu apa prinsip dasar partai kami? Prinsip kami adalah syariah Islam, dan ini tercantum didalam konstitusi Mesir," kata dia.
Ia menegaskan, partainya bukanlah partai berbasis religiusitas. Melainkan partai untuk masyarakat sipil manapun. Masyarakat yang mencari negara modern dan demokratis. "Yang mengacu pada keIslaman!" tegas dia.
Bagi Ikhwanul Muslimin, prinsip syariah Islam bisa diletakkan sebagai kerangka yang mengatur manusia. Layaknya sebuah hukum. Ia kembali menegaskan, partainya tidak melarang afiliasi politik manapun, asal yang sesuai dengan konstitusi Mesir.
"Poin pentingnya adalah tidak ada parpol berbasis agama dana parpol yang berhubungan dengan militer," kata Katatni dengan nada tegas.
Soal hubungan dengan militer, ia jelaskan, partainya kadang sepakat dengan jalan pikiran militer. Tapi tak jarang juga partainya berseberangan dengan mliter Mesir. "Kami mendukung hak untuk berunjukrasa, yapi kami yak setuju ada kerusuhan gara gara demonstrasi itu. Kami bahkan tak setuju ketika Kedubes Israel diserang warga, meski visi kami atas zionis Israel tegas," kata dia lagi.
Dengan situasi Mesir sekarang, Katatni menyerukan perlunya berbagai kelompok untuk menstabilkan situasi institusi dan otoritas. Ia mengatakan, sipil harus segera mengambilalih pemerintahan dari tangan militer.
"Kita semua tahu, sipil lah yang memerintah dan militer harus kembali ke barak. Dengan demikian ada keseimbangan kekuasaan diantara otoritas dalam negara," demikian Katatni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika