REPUBLIKA.CO.ID,WINA—-Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan, pemilu akan dilaksanakan pada 4 Mei 2012 untuk menyatukan Palestina. "Kami berencana melakukan pemilu pada tanggal 4 Mei mendatang, Insya Allah,” katanya di Wina, Senin, (28/11).
Pihaknya, ujar Abbas, akan terus mencari cara untuk membentuk pemerintah Palestina bersatu. Para menteri yang duduk di pemerintah tidak akan berasal dari gerakan Hamas maupun Fatah. Mereka dipilih dari orang-orang independen. "Kami akan membentuk pemerintahan teknokrat yang mengakui legitimasi Israel sebagai negara dan yang mengakui kekuasaan politik kami,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Presiden Austria Heinz Fischer mengatakan, misi Organisasi Pembebasan Palestina ( PLO ) akan ditransformasikan menjadi misi pemerintah Palestina. “Anggota delegasi Palestina saat ini juga mendapatkan status penuh di kedutaan,” katanya seusai mengumumkan peningkatan diplomatik status Palestina.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan Israel mungkin akan mencairkan dana puluhan juta yang dimiliki pemerintah Palestina. Seorang pejabat Israel mengatakan, Israel sedang memikirkan kemungkinan untuk memperbarui transfer dana pajak pemerintah Palestina.
“Kami melihat Palestina sepertinya akan menangguhkan keinginan mereka untuk menjadi anggota PBB. Namun jika Palestina malah meneruskan keinginan mereka menjadi anggota PBB, maka kami bisa berubah pikiran,” katanya.
Menurut pejabat Israel tersebut, Netanyahu tidak bermaksud untuk menghancurkan pemerintah Palestina dengan membekukan dana pajak Palestina. Kabinet akan menyetujui pencairan dana Palestina namun belum jelas tanggal pencairan dananya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menentang pencairan dana pajak pemerintah Palestina. Dia membatah anggapan bahwa dana pajak Palestina tersebut akan digunakan untuk menggaji para polisi. Menurutnya dana itu akan digunakan untuk memberikan uang saku bagi para tahanan Palestina yang dibebaskan dengan ditukar tentara Israel.
Dia menilai para tahanan itu banyak yang terbukti membunuh orang-orang Israel. "Mereka mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk menggaji personel keamanan seperti polisi. Namun mereka bohong, dana itu akan digunakan untuk para teroris dan pembunuh,” katanya.
Di tempat terpisah, Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad memperingatkan, tanpa dana pajak Palestina maka pemerintah tidak mampu membayar gaji para pegawai bulan depan. Selain itu pembekuan dana pajak Palestina oleh Israel merusak perekonomian Palestina. Pemerintah Palestina merupakan badan yang mempekerjakan pegawai terbanyak di wilayah Palestina.
Namun hingga saat ini, ujar Fayyad, pihaknya belum mendengar pernyataan dari Israel apakah mereka akan mencairkan dana pajak pemerintah Palestina. Dia berharap dana bisa segera dicairkan. Pemerintah Palestina juga mengeluhkan negara-negara Arab tidak segera memenuhi janjinya untuk segera mengirimkan bantuan yang telah mereka janjikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika