REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS - Pemimpin Liga Arab Nabil al-Arabi, Kamis (1/12), menolak setiap campur-tangan asing di Suriah, saat ia menghadiri pembicaraan Uni Eropa yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan atas pemerintah di Damaskus karena penindasannya terhadap pembangkang.
"Kami menolak tuduhan bahwa Liga Arab mengundang campur-tangan," kata al-Arabi setibanya di Brussels untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa, yang memberlakukan sejumlah sanksi baru ekonomi terhadap Damaskus.
"Setia keputusan yang diambil oleh Liga Arab menolak campur-tangan," katanya, beberapa hari setelah badan pan-Arab tersebut menjatuhkan sanksinya sendiri yang tak pernah dilakukan sebelumnya terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Mouallem pekan ini menuduh "sebagian anggota Liga Arab" mendorong untuk menginternasionalkan konflik itu. Para pejabat Uni Eropa mulanya berharap agar bisa menggabungkan kekuatan dengan Liga Arab guna menambah kuat tekanan atas Bashar, demikian laporan AFP.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan ia "sangat gembira" dengan sanksi tersebut, yang disetujui oleh Liga Arab dan al-Arabi serta para menteri Uni Eropa akan berusaha memastikan "cara terbaik dan paling tepat yang kami bisa lakukan bersama".
"Kami ingin bekerja-sama dengan Liga Arab guna membahas bagaimana mereka ingin bergerak maju dan seberapa efektif mereka menduga sanksi mereka akan berjalan," kata Catherine Ashton.
Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerelle mengatakan sanksi Liga Arab tersebut "bersejarah" dan Uni Eropa akan membahas bagaimana "kami bisa menyelaraskan tindakan kami".
"Saya kira sangat penting bahwa jawaban kami atas penindasan tersebut dan terhadap kejahatan di Suriah adalah jawaban yang bersatu," katanya. Ditambahkannya, pemerintah Eropa juga akan terus berusaha memperoleh resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah.
Para menteri Uni Eropa mensahkan larangan atas eksport gas dan peralatan industri minyak ke Suriah, penjualan obligasi pemerintah Suriah dan penjualan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memantau Internet serta komunikasi telefon, kata beberapa diplomat.
Pemerintah Eropa juga akan dilarang menyediakan pinjaman murah kepada Suriah --kredit dengan suku bunga rendah dan masa angsuran yang lebih lama ketimbang yang ditawarkan oleh pasar. Sasarannya ialah untuk membatasi akses pemerintah ke uang kontan.
Uni Eropa juga menambahkan 12 orang dan 11 lembaga lagi ke dalam daftar orang serta perusahaan yang dikenakan pembekuan aset dan larangan bepergian sehubungan dengan penindasan pemerintah atas pemrotes, kata beberapa diplomat.
Uni Eropa telah mensahkan sembilan babak sanksi terhadap Suriah, dan menempatkan 74 orang di daftar tersebut, termasuk Bashar al-Assad, memberlakukan embargo senjata dan larangan impor minyak mentah Suriah. PBB menyatakan kerusuhan itu telah menewaskan lebih dari 3.500 orang sejak pertengahan Maret.
Ikuti Whatsapp Channel Republika