Sabtu 03 Dec 2011 08:12 WIB

Dewan Keamanan PBB Siap Voting Soal Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengacungkan surat permohonan pengakuan negara Palestina ketika berpidato pada Sidang Majelis Umum PBB ke-66 di New York, Amerika Serikat, Jumat (23/9) lalu.
Foto: AP
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengacungkan surat permohonan pengakuan negara Palestina ketika berpidato pada Sidang Majelis Umum PBB ke-66 di New York, Amerika Serikat, Jumat (23/9) lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Vitaly Churkin, wakil tetap Rusia untuk PBB dan Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB untuk Desember, mengatakan di Markas PBB, New York, Jumat (2/12), DK siap melakukan pemungutan suara mengenai masalah Palestina di PBB jika tindakan tambahan dilakukan. Pernyataan Churkin dikeluarkan saat ia berbicara dalam kapasitasnya sebagai Presiden DK selama taklimat mengenai program kerja bidang keamanan dan perdamaian badan 15-anggota tersebut.

"Kondisinya sekarang ialah Komite Penerimaan menyelesaikan pekerjaannya," kata Churkin. "Dewan Keamanan siap melakukan pemungutan suara."

Palestina, yang saat ini hanya menjadi pengamat tetap di PBB, mengajukan permohonan untuk diterima di organisasi dunia tersebut sebagai anggota penuh pada 23 September. Permohonan itu segera diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon kepada DK, yang membahas upaya tersebut di Komite Penerimaan Anggota Baru.

Churkin mengatakan kedua peristiwa itu harus terjadi agar Dewan Keamanan bisa melanjutkan pemungutan suara mengenai masalah tersebut.

"Satu, kami perlu memiliki petunjuk khusus dari Palestina mengenai tanggal berapa mereka ingin pemungutan suara dilakukan sebab tentu saja itu adalah masalah istimewa buat mereka sehingga barangkali mereka ingin memiliki pengaturan khusus untuk itu, jadi kami siap menerima itu dan menampung keinginan mereka soal tanggal pemungutan suara," kata Churkin.

Ia mengatakan langkah kedua yang perlu dilakukan guna menggagas pemungutan suara ialah penyusunan rancangan resolusi yang memungkinkan dewan melakukan pemungutan suara, yang tampaknya akan dibuat oleh Lebanon, satu-satunya negara Arab di DK PBB.

"Sejauh ini, tak satu pun terjadi," kata Churkin. "Kalau semua itu akan diwujudkan, Dewan Keamanan, saya dapat meyakinkan anda, dapat bertindak dengan sangat cepat untuk melakukan pemungutan suara mengenai masalah ini."

AS, salah satu anggota pemegang hak veto di Dewan Keamanan dan sekutu paling dekat Israel, telah menyatakan akan menggunakan hak vetonya guna menghentikan keanggotaan negara Palestina disahkan di DK. Churkin menyatakan berkaitan dengan masalah prosedur, suasananya "telah sangat harmonis" di Dewan Keamanan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement