REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA, BALI - Kejadian akhir-akhir ini kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang dikenal dengan nama 'Arab Springs' menjadi cermin bagi negara lain khususnya di kawasan Asia Pasifik yang belum melaksanakan demokrasi.

"Rakyat bergolak menentang rezim yang represif karena tak memperhatikan kebutuhan dasar yang seharusnya disediakan," kata Direktur Eksekutif Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD), I Ketut Putra Erawan menjawab pertanyaan ANTARA di sela dialog interaktif Forum Demokrasi Bali (BDF) IV di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/12).

I Ketut Putra Erawan mengatakan unjuk rasa di Tunisia dan Mesir misalnya telah menggulingkan rezim yang berkuasa selama puluhan tahun sehingga tak berniat melakukan perubahan ke arah demokrasi. Pergolakan di Libya bahkan mengakibatkan mantan orang kuat negara itu, Muamar Qaddafi, tewas di tangan orang-orang yang membencinya.

Unjuk rasa di Yaman dan Suriah juga belum surut. Menurut dia, para pemimpin yang memerintah secara represif dapat mengambil pelajaran berharga dari 'Arab Springs' dan jika mereka tak berubah, rakyat akan memundurkannya.

Lebih jauh Ketut mengatakan para rezim itu tetap berkuasa karena masih mendapat dukungan militer yang kemudian ada perwira yang berubah pikiran. "Membuat militer bersikap netral merupakan suatu hal yang tak mudah," katanya.

Dengan perhelatan BDF yang digagas Indonesia sejak 2008, katanya, negara-negara dapat bertukar pandangan mengenai bagaimana suatu pemerintahan dijalan secara demokratis. Dikatakan, demokrasi memberi ruang tidak hanya bagi aktor negara tetapi juga aktor di luar negara seperti masyarakat madani dan media massa berperan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika