REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Luar Negeri Inggris William Hague menyambut pencabutan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap bank-bank dan investasi asing di Libya.

Sebelumnya, sejak Februari, aset bank-bank tersebut yang berada di luar negeri dibekukan. Hal itu dilakukan sebagai sanksi terhadap mantan pemimpin Libya Muammar Qadafi.

Hague mengatakan pengakhiran sanksi tersebut menandai sebuah momen lain yang signifikan dalam transisi Libya. Ia menambahkan, hal itu akan memberi Tripoli dana untuk membangun kembali negaranya.

Pemerintahan sementara di Tripoli baru-baru ini telah meningkatkan seruan atas pencairan sekitar 150 miliar dolar (£96bn) yang ditahan di luar negeri. Dana tersebut diunakan untuk membayar gaji karyawan dan menjalankan layanan dasar di negara tersebut.

DK PBB mengatakan, langkah tersebut bertujuan mempermudah Libya melewati krisis keuangan. Mereka telah menyepakati untuk mencabut pembekuan aset Libya pada pukul 17.00 waktu setempat, Jumat (16/12) kemarin.

Kesepakatan itu berlaku dengan pengecualian jika ada pihak yang merasa keberatan. Para diplomat di New York mengatakan, mereka tidak menerima keberatan hingga batas waktu (deadline) yang telah ditentukan.

Hague menyatakan pemerintah Inggris akan meminta Uni Eropa mengizinkannya membebaskan aset Libya sekitar £6.5bn yang ditahan di Inggris. "Pemerintahan transisi (Libya) kini harus kembali melipatgandakan upayanya untuk membangun sebuah sistem keuangan yang transparan dan akuntabel yang akan mendukung Libya baru yang makmur."

Ikuti Whatsapp Channel Republika