REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Dua menteri Mesir pada Minggu membela penggerebekan atas 17 kantor lembaga swadaya masyarakat, tiga dari mereka didanai Amerika Serikat, yang memicu Washington menyiratkan kemungkinan meninjau bantuan besar kegiatannya.
Menteri Perencanaan dan Kerja sama Antarbangsa Fayza Abul Naga dan Menteri Kehakiman Adel Abdel Hamid Abdullah mengatakan pada jumpa pers di Kairo bahwa jaksa dibenarkan dalam menyelidiki lembaga terkait, karena mereka diduga melanggar hukum Mesir tentang pendanaan politik.
"Lembaga asing secara gelap membuka kantor di Mesir sejak revolusi 25 Januari dan melanggar hukum perhimpunan," kata Abul Naga, mengacu pada unjukrasa besar berujung pada penggulingan presiden kawakan Hosni Mubarak pada Februari.
"Semua negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, melarang pendanaan asing kepada lembaga terlibat dalam kegiatan politik atau yang terkait dengan partai politik," tambahnya.
Tentang bidangnya, Abdallah menekankan kepedulian Mesir melihat lembaga swadaya masyarakat melakukan pekerjaan tanpa gangguan apa pun dan dengan cara bebas serta mandiri, tapi bertanggung jawab dengan cara menghormati hukum Mesir.
Dalam penggerebekan pada Kamis atas lembaga swadaya masyarakat itu, yang mencakup Internasional Republican Institute, National Democratic Institute dan Freedom House, jaksa didukung pasukan polisi khusus menyita komputer dan dokumen sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan dana gelap dari luar negeri.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memimpin paduan kecaman Barat atas penggerebekan itu dan menyiratkan Mesir terancam kehilangan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar 14,2 triliun rupiah) bantuan ketentaraan di bawah rancangan undang-undang diajukan sepekan lalu sehubungan dengan bantuan bagi langkah menuju demokrasi.
"Kami memiliki sejumlah persyaratan baru pelaporan dan keterbukaan tentang pendanaan kepada Mesir, yang kami harus ajukan ke Kongres," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Victoria Nuland.
"Pemerintah Mesir sangat menyadari itu dan tentunya perlu menyadarinya dalam kaitan seberapa cepat masalah tersebut diselesaikan," kata Nuland.
Nuland pada Jumat mengisyaratkan kemajuan menuju peredaan sengketa itu ketika ia menyatakan pemimpin Mesir menawarkan jaminan akan menghentikan penggerebekan terhadap lembaga swadaya Amerika Serikat dan yang lain serta mengembalikan harta sitaannya.
Namun, penaja undang-undang mengaitkan bantuan Amerika Serikat bagi kemajuan langkah ke demokrasi menyatakan Kongres siap menerapkan tekanan terhadap tentara penguasa Mesir pada Tahun Baru.
"Tindakan seperti itu adalah alasan lain mengapa sub-komite saya menolak memberikan cek kosong bantuan asing kepada tentara Mesir," kata pernyataan Senator Vermont Patrick Leahy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
