REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Warga yang tinggal di Jalur Gaza, Palestina mengecam kebijakan pembatasan pertukaran kiriman uang secara elektronik. Perusahaan jasa pengiriman uang yang berpusat di Amerika Serikat dari dan ke berbagai negara di dunia, Western Union, secara tiba-tiba memutuskan untuk berhenti berurusan dengan kantor swasta atau tempat pertukaran uang di Jalur Gaza -- yang dikuasai oleh HAMAS. Western Union mengatur pengiriman uang ke kantong permukiman penduduk di daerah pantai.
Yousef Mohammed, seorang warga Gaza kaget sekaligus geram saat mengetahui bahwa pengiriman uang secara elektronik dari luar negeri ke tempat pertukaran uang swasta di Jalur Gaza dibatasi. Yousef biasa mendapat kiriman uang dari ayahnya -- yang tinggal di Norwegia -- lewat Western Union.
"Keputusan tersebut membuat saya sangat kecewa. Ayah saya, yang tinggal dan bekerja di Norwegia, biasa mengirimi saya uang 500 dolar AS setiap bulan lewat Western Union, jadi sekarang saya tidak bisa lagi menerima uang --yang dapat membantu saya menutupi kebutuhan dan biaya hidup sehari-hari," kata Yousef, sebagaimana dikutip kantor berita Cina, Xinhua, Selasa (10/1).
Akibatnya, Yousef harus menerima uang dari ayahnya melalui bank. Ia sempat bertengkar dengan petugas di tempat pertukaran uang. ''Ini tidak adil dan tak tertahankan bahwa orang-orang Amerika itu memikirkan bagaimana mengubah kehidupan kami ke dalam neraka sepanjang waktu. Saya benar-benar merasa malu dan saya tidak tahu apa langkah baru yang akan diterapkan pada bank pada masa depan," katanya.
Satu sumber resmi dari Bank Perumahan untuk Perdagangan dan Keuangan yang tak mau disebutkan identitasnya mengatakan kepada Xinhua bahwa bank itu tiba-tiba memutuskan untuk menarik semua lisensi dari cabang dan tempat pertukaran uang di Jalur Gaza, yang berhubungan dengan transfer uang secara elektronik.
"Yang membuat keputusan tersebut adalah Western Union, bukan bank, tujuannya adalah untuk memaksa pembatasan lebih dalam lagi pada proses transfer uang secara elektronik dari dan ke Jalur Gaza," kata sumber itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika