REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton mengutuk keputusan pemerintah Iran untuk memulai operasi pengayaan uranium di instalasi di dekat Kota Qom, Iran utara.
"Upaya itu sekali lagi menunjukkan pemerintah Iran dengan jelas mengabaikan kewajibannya dan menambah keterkucilan Iran akibat perbuatannya sendiri," kata Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, Selasa (10/1) waktu setempat.
Hillary menyesalkan pembangunan pembangkit listrik baru di Qom itu dirahasiakan selama tiga tahun. "Iran baru memberitahu tentang fasilitas Qom kepada IAEA ketika instalasi itu diungkap oleh 'masyarakat internasional' setelah tiga tahun pembangunan terselubung. Iran telah menjelaskan maksudnya untuk berkonsolidasi dan meningkatkan produksi pengayaan uraniumnya menjadi hampir pada tingkat 20 persen di fasilitas tersebut," kata dia.
"Tidak ada pembenaran yang masuk akal atas produksinya. Pengayaan seperti itu memberikan Iran langkah penting yang lebih dekat untuk memiliki kemampuan menghasilkan sejumlah senjata canggih yang kaya akan uranium," tambah Hillary.
Menlu AS itu mengatakan pernyataan Teheran mengenai keputusan untuk menghasilkan bahan bakar bagi Reaktor Penelitian Teheran (TRR) adalah "palsu".
"Kami mendesak Iran untuk segera menghentikan pengayaan uranium dan memenuhi kewajiban nuklir dunia. Kami juga meminta Iran untuk kembali ke dalam perundingan dengan P5+1, yang terdiri atas lima anggota Dewan Keamanan PBB tetap beserta Jerman," kata Hillary.
Sejumlah negara Barat menuduh Iran, yang telah terkena serangkaian sanksi internasional, ingin membuat program senjata nuklir rahasia. Namun Teheran menegaskan negaranya membutuhkan tenaga nuklir semata-mata untuk tujuan sipil.