REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH - Uni Eropa melaporkan pembangunan pemukiman besar-besaran Israel di Tepi Barat dan pembatasan pemukiman Palestina mengancam berdirinya negara Palestina. Laporan yang dirilis pada Kamis (12/1) tersebut mendesak negara-negara anggota untuk menentang langkah Israel mengusir warga Palestina.
Dalam laporan setebal 16 halaman itu, Uni Eropa menyatakan Israel membuat pemukiman baru sekitar 62 persen di Area C.
"Padahal area C terdiri dari sumberdaya alam yang penting dan lahan untuk pertumbuhan ekonomi negara Palestina," kata laporan tersebut, sebagaimana dilansir AFP, Jumat (13/1).
Seperti diketahui, kesepakatan interim tahun 1995 antara Israel dan Palestina berisi pembagian wilayah Tepi Barat dimana Area A dibawah kendali Palestina, Area B dibawah kendali Israel dan Area C yang berbatasan dengan Yordania dimana Israel bersikeras harus berada dibawah kontrol militer.
Meskipun pemukiman populasi Palestina di Area C Tepi Barat hanya 5,8 persen, tapi area itu menjadi vital untuk masa depan negara Palestina. Pasalnya, daerah tersebut milik Palestina berdasarkan batas wilayah sebelum Perang Timur Tengah 1967 dan dicaplok Israel.
“Jika kecenderungan ini tidak dihentikan, pembentukan negara Palestina tampaknya lebih sulit daripada sebelumnya. Jendela untuk solusi kedua negara dengan cepat menutup karena Israel terus menerus melakukan perluasan pemukiman dan melakukan pembatasan akses palestina di Area C,” kata laporan tersebut.
Setelah empat negara Eropa anggota Dewan Keamanan PBB yakni Inggris, Perancis, Jerman dan Portugal mengutuk Israel yang memperluas pembangunan pemukiman untuk warganya, Kementerian Luar Negeri Israel balik menuding negara-negara Eropa tersebut tidak relevan mengeluarkan laporan tersebut.
Seorang pejabat Israel yang tidak disebut namanya menuding balik laporan mengenai Area C lebih buruk daripada langkah Dewan Keamanan PBB. “Ada metodologi yang invalid di laporan tersebut. Mereka menyiapkan laporan secara rahasia tanpa mendapatkan informasi dari kami dan hanya mengandalkan bahan dari Palestina, langsung atau tidak langsung," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika