REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Walau para pemimpin Ramallah sudah turun dari “pohon” (prinsip) dan terus melakukan kerjasama keamanan dengan tentara serta intel Israel, namun tetap saja mereka mendapat “tamparan” dari pihak Zionis.
Otoritas Palestina (OP) mendapat tamparan dari sekutunya dalam pembahasan agenda perdamaian, dengan diterbitkannya izin perjalanan hanya berlaku dua bulan saja, dari biasanya enam bulan.
Alih-alih menerbitkan kartu VIP bagi otoritas Ramallah, terutama bagi para pejabat keamanannya termasuk Presiden Mahmoud Abbas, Israel justru membatasi ruang gerak OP dengan menerbitkan surat izin perjalanan yang hanya berlaku dua bulan.
Berdasarkan pengumuman Otoritas Palestina, Jum’at (13/1) lalu, izin yang berlaku hanya dua bulan, berbeda dengan kartu VIP yang bisa berlaku hingga enam bulan. Dalam keterangan persnya, OP menyebutkan izin dua bulan ini diberikan terkait masalah keamanan.
Sebagaimana dilaporkan, dalam sidang dewan penasehat gerakan Fatah yang dilaksanakan secara tertutup, Abbas bertekad melanjutkan perdamaian dan perundingan dengan Israel.
"Namun, kondisi saat ini menunjukkan, siapa pun di antara kalian mendapatkan izin hanya dua bulan. Saya juga diberikan izin hanya dua bulan dan itu tertulis, walau dengan alasan keamanan," kata Abbas.