REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Uni Eropa (EU) mempertimbangkan mulai mencabut hukuman terhadap Myanmar pada Februari untuk mendorong perubahan di sana sesudah berdasawarsa pemerintahan tentara, kata diplomat EU pada Rabu.

Bantuan juga dipertimbangkan, selain kunjungan "segera" oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton, kata juru bicaranya Michael Mann kepada kantor berita Prancis AFP.

"Dalam perkembangan di negara itu, kami melakukan tinjauan umum atas kebijakan kami," tambahnya.

Tanggapan kelompok 27 negara itu terhadap serangkaian gerakan damai pemerintahan baru tersebut akan diputuskan pada pembicaraan di antara menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels pada Senin.

Para menteri itu diperkirakan mengumumkan kesediaan "mempertimbangkan langkah awal" pada Februari untuk mulai mencabut hukuman, yang jika tidak, akan dibahas pada tinjauan tahunan pada tengah April, kata diplomat Eropa Bersatu.

"Beberapa negara ingin memberikan tanda dorongan sebelum pemilihan umum pada April, yang akan melihat upaya bersejarah penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi masuk parlemen," kata sumber itu, yang berbicara dengan syarat tak dikenali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika