REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -Tuntutan agar pemerintahan Libya dijalankan dengan hukum Syariah kian bergaung. Ratusan orang Muslim mengadakan pertemuan umum Jumat (20/1) guna menyampaikan tuntutan itu sebagai sebagai reaksi atas munculnya partai politik sekuler usai jatuhnya Muamar Gaddafi tahun lalu.
Peserta pertemuan tersebut, yang diselenggarakan oleh kelompok agama dan politik Islam, berdemonstrasi di lapangan ibu kota, Tripoli. Di Lapangan Aljazair di Tripoli, pemeluk agama Islam membakar "Buku Hijau", buku pedoman yang disusun oleh Gaddafi mengenai politik, ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Aksi pembakaran mereka tujukan untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an mesti menjadi sumber utama peraturan di negeri itu.
Sementara itu, satu kelompok pengikut aliran moderat yang telah menduduki lapangan tersebut selama lebih dari satu bulan berteriak, "Kami ingin negara sipil." Orang Muslim yang berdemonstrasi itu terdiri atas kelompok konservatif Ikhwanul Muslimin dan kubu garis keras Salafi, yang keduanya menerapkan ajaran Islam secara ketat, dan kelompok yang relatif moderat yang memilih negara sipil yang diilhami oleh Hukum Syari'ah.
Banyak ahli berpendapat Ikhwanul Muslimin adalah kekuatan politik yang paling tertata dengan baik dan dapat tampil sebagai pemain utama politik di Libya. Kemungkinan besar Ikhwanul Muslimin menang pemilu setelah Gaddafi --yang dengan keras menindas kubu Muslim selama 42 tahun kekuasaan otoriternya.
Negara Barat mesti menerima kenyataan bahwa munculnya demokrasi di dunia Arab berarti membawa orang Muslim ke tampuk pimpinan, demikian laporan Reuters. Mereka telah menjadi pemenang terbesar pemilihan umum di Mesir, Tunisia dan Marokko selama beberapa bulan belakangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
