REPUBLIKA.CO.ID, Seorang anggota senior parlemen Iran menyatakan Barat harus mencabut sanksi ilegal terhadap Tehran, jika serius mengadakan pembicaraan konstruktif mengenai program nuklir negara itu.

"Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi anti-Iran berdasarkan prasyarat ilegal, karena itu, Barat harus mengakhiri sanksi-sanksinya dalam rangka mengadakan pembicaraan bilateral yang konstruktif dengan Tehran," kata Alaeddin Boroujerdi pada Sabtu (21/1).

Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran mengatakan sejak Tehran bertindak dalam kerangka traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), negara-negara Barat harus menciptakan suasana kondusif untuk menjalin kerjasama.

Iran dan kelompok 5 +1  yang terdiri dari Inggris, Cina, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat ditambah Jerman, menggelar pembicaraan multifaset dua putaran di Jenewa pada Desember 2010, dan di kota Istanbul Turki Januari lalu.

Amerika Serikat, Israel dan beberapa sekutunya menuduh Tehran mengejar tujuan militer dalam program nuklirnya, dan menggunakan alasan ini untuk menerapkan sanksi putaran empat terhadap Republik Islam.

Namun Iran membantah tudingan tersebut. Tehran menyatakan sebagai penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), dan anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran memiliki hak untuk menggunakan teknologi nuklir demi tujuan damai.

Boroujerdi mengatakan beberapa inspektur nuklir Badan Energi Atom Internasional (IAEA) membocorkan informasi rahasia Iran kepada media dan badan intelijen Barat di masa lalu. "IAEA harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut, "pungkasnya. (IRIB

Ikuti Whatsapp Channel Republika