REPUBLIKA.CO.ID, MIAMI - Sekitar 200 warga Venezuela, Sabtu melakukan protes menuntut pembukaan kembali konsulat negara mereka di Miami, dan mengatakan penutupan itu akan menghentikan akses mereka pada pelayanan konsuler, seperti hak untuk memberikan suara.
Miami memiliki warga Venezuela terbanyak di Amerika Serikat. "Kami tinggal di sini tidak melakukan kejahatan, kami adalah para warga Venezuela seperti juga presiden," kata Kleber Romero, programer komputer kepada AFP.
Ia memegang satu bendera Venezuela di Taman Bayfront Miami dengan satu spanduk yang berisikan pesan," Chavez: Bagaimana saya akan memberikan suara untuk anda sekarang?"
Protes itu diikuti para mahasiswa, pensiunan dan keluarga dilakukan setelah pengumuman Presiden Hugo Chavez, Jumat bahwa ia akan menutup konsulat negaranya di Miami utuk menanggapi satu keputusan pemerintah AS untuk mengusir konsul jendral Livia Acosta.
AS pada 6 Januari mengumumkan Acosta sebagai orang yang tidak disenangi dan memberikan waktu kepada dia sampai 10 Januari untuk meninggalkan AS.
AS tidak memberikan alasan bagi tindakan itu, tetapi departemen luar negeri sedang mengusut satu laporan bahwa ketika bertugas di kedutaan besar Venezuela di Meksiko Acosta membicarakan satu kampanye serangan dunia maya terhadap AS. Chavez menyebut pengusiran itu "tidak adil dan "penghinaan."
Jumlah resmi warga Venezuela di Florida sekitar 200.000 jiwa tetapi angka tidak resmi mencapai sekitar satu juta orang, yang merupakan warga terbesar Venezuela yang tinggal di luar negara mereka. Pemerintah Karakas mengumumkan pihaknya akan membuat satu tempat pemungutan suara di Miami untuk pemilu Oktober di Venezuela.
Sejumlah pemerotes mengatakan mereka masih memerlukan pelayanan konsuler lainnya. "Saya menerima pensiun 300 dolar," kata Julio Sosa, warga Venezuela berusia 63 tahun. Setelah mengirim email dan biaya transaksi ia menerima sekitar 240 dolar uang kontan.
Dalam unjuk rasa, para penyelenggara aksi itu menyebut mereka "Warga Venezuela di Florida mengumpulkan tandatangan di satu surat yang akan mereka kirimkan ke Komisi Antar-Amerika mengenai Hak Asasi Manusia (IACHR) dan Organisasi Negara Amerika (OAS) mereka membahas masalah penutupan konsulat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
