REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--- Para menteri luar negeri Liga Arab mengusulkan Presiden Suriah Bashar al-Assad menyerahkan kekuasaan kepada seorang wakil dan mengusulkan pemerintah bersatu Suriah. Liga Arab juga akan memperpanjang misi dan meningkatkan jumlah pengawas di Suriah selama satu bulan walaupun dikritik tidak efektif.
Pertemuan di kairo pada Ahad (21/1) itu menggariskan sejumlah langkah reformasi yang perlu dilakukan oleh Suriah untuk mengakhiri kekerasan di negara itu dan meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mendukung rencana tersebut. Liga Arab meminta agar Damaskus membentuk pemerintah bersatu yang menyertakan kelompok oposisi dalam waktu dua bulan mendatang. Hal ini dikatakan oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani.
"Kami meminta rezim Suriah menyerahkan kekuasaan," kata Sheikh Hamad. Lanjut Sheikh Hamad, ia dan orang-orang Suriah menghendaki mundurnya Assad dari kekuasaan. Ditanya tentang ancaman Arab untuk menjatuhkan sanksi terhadap Assad, Sheikh Hamad mengatakan: "sanksi ekonomi Arab akan diberikan melalui DK PBB,”katanya.
Namun begitu, tidak semua dari 22 anggota Liga Arab menyetujui usulan tersebut. Aljazair misalnya, keberatan jika Liga Arab meminta dukungan dari Dewan Keamanan PBB. . Sementara sekutu Assad, Rusia, lebih memilih untuk negosiasi perdamaian.
Beda halnya dengan Dewan Nasional Suriah (SNC) yang sangat menyambut rencana Liga Arab merujuk krisis Suriah ke DK PBB. "Hal ini menegaskan bahwa semua negara-negara Arab menganggap rezim tirani Bashar al-Assad harus diganti," kata Kepala SNC Burhan Ghalioun sebuah konferensi pers di Kairo.
Mengenai pemerintah bersatu Suriah, selama dua bulan dipersiapkan untuk memilih parlemen dan presiden lebih awal. Para menteri juga menyusun pernyataan akhir berdasarkan 15 rekomendasi. Pemerintah persatuan nantinya akan bertanggung jawab mendirikan komisi independen penyelidikan pelanggaran yang dilakukan terhadap warga Suriah.
Draf juga berisi dukungan Arab bagi pemerintah persatuan dalam hal pendanaan dan pasukan keamanan internal di Suriah. Pemerintah persatuan juga akan mempersiapkan pemilihan dalam waktu tiga bulan untuk menyusun sebuah konstitusi baru yang akan dimasukkan ke referendum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
