REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT - Pemerintah Suriah menolak rencana Liga Arab untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dalam waktu dua bulan. Pernyataan Suriah yang diumumkan melalui kantor berita SANA muncul sehari setelah Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Hamad Bin Jassem bin Jabr Al Thani, mengatakan kepada wartawan di Kairo bahwa Liga Arab meluncurkan inisiatif baru untuk memecahkan krisis.
SANA mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya menyatakan Pemerintah Suriah menganggap rencana tersebut merupakan aksi pelanggaran kedaulatan dan campur tangan dalam urusan internal. Ia menambahkan, rencana Liga Arab itu bagian dari konspirasi terhadap penggulingan pemerintahan Assad.
Komite Koordinasi Lokal (LCC) juga mengkritik rencana Liga Arab dan mengatakan itu memberikan rezim Suriah kesempatan baru untuk mengubur revolusi di Suriah. LCC mengatakan Liga Arab harus menyatakan bahwa Assad gagal untuk mengakhiri krisis.
LCC juga meminta Liga Arab untuk meminta bantuan dari PBB dan memaksa rezim untuk memenuhi tuntutan oposisi. Menteri Luar Negeri Liga Arab juga memperpanjang tim pemantau selama satu bulan dan ini juga dikritik oleh kelompok oposisi.
Sebelumnya, pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri Arab setelah pertemuan Arab di Kairo Liga, Ahad (22/1) menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional dalam waktu dua bulan. Pemerintahan persatuan nasional ini nantinya berisi anggota pemerintah dan oposisi dan dipimpin oleh seorang tokoh konsensus.
Pemerintahan baru ini juga dipersiapkan untuk memilih parlemen dan memilih presiden yang akan diselenggarakan di bawah pengawasan negara Arab dan internasional. Ini juga member kesempatan bagi Assad untuk menyerahkan kekuasaan secara penuh kepada wakil presiden agar dapat melakukan tugasnya pada masa transisi.
Assad menyalahkan kekerasan di Suriah dilakukan para teroris dan kelompok bersenjata dan mengklaim hal tersebut merupakan konspirasi asing untuk mengacaukan negara nya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
