REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Uni Eropa resmi menyetujui embargo terhadap ekspor minyak Iran sebagai salah satu cara untuk menghentikan program nuklir Iran. “Ada kesepakatan politik dalam embargo minyak,” ujar salah satu diplomat yang namanya dirahasiakan, Senin (23/1) dalam AFP.
Namun mereka menunda penerapan larangan secara penuh hingga 1 Juli. Kesepakatan ini adalah langkah akhir sebelum para menlu UE memberikan persetujuan formal pada tindakan ini.
Sebanyak 27 menlu UE bertemu di Brussels pada Senin. Perjanjian yang diwarnai perbincangan selama berminggu-minggu menghasilkan pelarangan impor minyak mentah Iran. Di bawah perjanjian itu, pemerintah UE harus menghentikan penandatanganan kontrak baru dengan Teheran dari larangan itu diresmikan.
Menlu Inggris William Hague mengatakan, Iran masih terus melanggar Dewan Keamanan PBB dan memperkaya uranium hingga 20 persen. “Sangat penting untuk meningkatkan tekanan hukum yang damai terhadap pemerintah Iran untuk memasuki negosiasi dengan komunitas internasional,” ujar Hague.
Para Menteri UE juga diharapkan untuk menyetujui tindakan ekstra pada bank sentral Iran dengan provisi untuk perdagangan di bawah kondisi yang ketat. Mereka juga melakukan pelarangan terhadap perdagangan produk petrokimia, emas, metal, berlian, uang kertas, dan koin.
Menlu Swedia, Carl Bildt, memperingkatkan sanksi tidak akan menjawab masalah. “Saya berharap diskusi hari ini akan menekankan pada Eropa yang menjadi perjanjian diplomatik karena itu satu-satunya cara agar masalah ini dapat diselesaikan,” ujar dia dalam laman Monsters and Critics.
Rencana sanksi itu juga membuat Yunani yang sangat bergantung terhadap minyak Iran untuk melakukan penyesuaian dalam waktu dan kondisi dari embargo. Yunani membeli minyak Iran lebih dari sepertiga impornya. Mereka meminta peroide transisi selama satu tahun. Perbincangan intensif dilakukan selama berminggu-minggu untuk mencari alternatif dan menyelesaikan masalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
