REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM - Perundingan tingkat tinggi antara Palestina dan Israel berakhir tanpa kemajuan yang berarti. Terkait hal itu, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengaku kecewa. "Kami ingin menentukan batas wilayah dalam perundingan, tetapi Israel tidak menginginkannya," kata Abbas, Rabu (25/1) kemarin.
Pihak internasional terus menekan Abbas untuk berunding. Namun kenyataannya rakyat Palestina juga semakin yakin bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tidak akan bersedia berkompromi untuk solusi dua-negara.
Palestina menginginkan Israel untuk menerima pra-perbatasan tahun 1967 sebagai dasar untuk negosiasi. Dan segera menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi, yang dianggap ilegal dalam hukum internasional di Tepi Barat yang telah dicaplok Israel. Percepatan solusi dua-negara ternyata di luar perkiraan. Kedua pemerintah telah menolak untuk menyerah dengan satu sama lain.
"Bagi kami, itu sudah berakhir ... Israel tetap memilih untuk membangun pemukiman atas nama perdamaian," kata seorang pejabat Palestina.
Sebelumnya, Abbas telah menggunakan cara lain jika perundingan gagal. Yaitu mengikutsertakan kembali Palestina dalam status kenegaraan di sidang umum PBB. Dan meminta Pengadilan Pidana Internasional untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang selama invasi Israel atas Palestina yang dikuasai Jalur Gaza pada 2008.
Para pembawa damai Kuartet Timur Tengah, yang terdiri dari AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB, yang diwakili mantan Perdana Menteri Tony Blair, mengatakan pada Oktober lalu bahwa kedua belah pihak harus menyepakati proposal perdamaian dalam waktu tiga bulan hingga Kamis (26/1). Namun Israel telah menolak untuk melakukannya, dan ia meminta tenggat waktu sampai April.
Para pejabat Israel telah menolak gagasan tersebut. "Mereka akan membuat kesalahan jika mereka mencari alasan untuk meninggalkan meja perundingan," kata seorang pejabat Israel.
Namun beberapa analis Israel mengatakan tanggung jawab gagalnya perundingan ini berada pada pihak Netanyahu. Analis menganggap pihak Netanyahu terlihat enggan untuk membuat kompromi politik, apalagi tanpa adanya tekanan dari luar negeri atau dalam negeri Israel.n
Ikuti Whatsapp Channel Republika