REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) didesak membuka kedutaan Indonesia di Palestina. Walaupun Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
"Sudah ada contohnya negara yang mempunyai kedutaan besar di Palestina, meski tidak punya hubungan diplomatik," ujar anggota Komisi I DPR, Al Muzammil Yusuf, dalam dialog internasional untuk Palestina di Jakarta, Kamis (26/1).
Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan ada tiga negara yang sudah membuka kedutaan di Palestina. Kendati demikian, dirinya tidak bisa menyebutkan negara-negara apa saja yang sudah membuka kedutaannya tanpa mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
Dengan adanya kedutaan Indonesia tersebut, lanjut dia, bisa memberi dampak positif bagi warga Palestina dan akan semakin memperat hubungan kedua negara. "Ini juga sebagai bentuk dukungan pada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka," kata dia.
Usulan pembukaan kedutaan Indonesia ini, lanjut dia, berawal dari kunjungan kerja DPR ke Palestina pada Juni 2010. DPR juga sudah menggaungkannya sejak akhir tahun lalu.
"DPR pun sudah membicarakan dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan kami mendesak untuk segera dibuka kedutaan Indonesia di Palestina. Kemungkinan kota yang akan dipilih adalah Ramallah," tambah dia.
Namun hingga saat ini, lanjut dia, belum ada tanggapan dari menlu mengenai dibukanya kedutaan Indonesia di Palestina. "Boleh dikatakan pemerintah masih alergi dengan negara-negara Islam. Semua berawal sejak era Presiden Soeharto yang menjaga jarak dengan negara-negara Islam. Nah, kami di DPR berusaha untuk mengubah pandangan itu," jelas dia.
Kendala lainnya, kata dia, adalah permasalahan internal Palestina, antara dua kekuatan yang berpengaruh Fatah dan Hamas. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina telah terjalin sejak lama. Indonesia mengakui Palestina sebagai negara, bahkan memperjuangkan agar negara Palestina menjadi anggota PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika