REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Amerika Serikat (AS) meminta transparansi dalam program pengembangan energi nuklir Turki. Duta Besar AS untuk Turki, Francis Ricciardone, menyatakan alasan aturan lingkungan telah menghambat AS dan investor asing ikut serta dalam program nuklir Turki. AS menilai Turki belum transparan dalam program nuklir dan regulasi dampak lingkungannya.

Namun demikian, Ricciardone menyambut baik keinginan Menteri Energi Turki, Taner Yildiz, yang serius ingin mengembangkan energi nuklir dan mengikut-sertakan perusahaan AS untuk mewujudkannya. "Tetapi sayangnya, itu masih tertutup untuk AS," kata Ricciardone di Ankara, Sabtu (28/1) waktu setempat, seperti dikutip hurriyetdailynews.com.

Turki berencana membangun tiga pembangkit listrik tenaga nuklir pada dekade ini. PLTN sebesar 4500 MW itu akan dibangun di Provinsi Akkuyu, Mersin dan Sinop. Turki dan Rusia sebelumnya telah menandatangani kesepakatan untuk pembangunan pabrik pertama. Tetapi, pembicaraan dengan Jepang untuk pabrik kedua ditangguhkan setelah gempa mengguncang Jepang tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan AS secara tiba-tiba menyatakan tidak tertarik ikut serta dalam program energi nuklir Turki ini. Setelah menyatakan setuju beberapa bulan lalu, mereka menolak ikut bergabung. Asisten sekretaris Departemen Perdagangan AS, Michael Camunez, menyatakan penolakan karena kondisi tender yang belum siap.

"Peraturan harus terbuka dan jelas. Perlu ada lembaga pengawas yang kuat dan independen dengan kontrak jangka panjang pembelian," kata Camunez kepada wartawan setempat.

Pada Desember lalu, delegasi AS mengunjungi Turki untuk memeriksa peluang perdagangan dan investasi di sektor energi terbarukan Turki. Padahal, Ricciardone saat itu mengatakan perusahaan-perusahaan AS ingin mendorong pemerintah Turki di sektor nuklir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika