REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pejabat Irak telah menyampaikan kemarahan terhadap tindakan Amerika Serikat (AS) yang menggunakan armada kecil pesawat pengintai tanpa awak guna membantu melindungi personel, konsulat, dan Kedutaan Besarnya di Irak, demikian laporan The New York Times, Ahad (29/1) malam yang diberitakan AFP.

Surat kabar tersebut menyatakan, Departemen Luar Negeri AS mulai mengoperasikan beberapa pesawat tanpa awak di Irak tahun lalu. Tujuannya adalah untuk percobaan dan meningkatkan penggunaannya, setelah tentara terakhir AS meninggalkan negeri itu pada Desember 2011. Pemerintah AS berencana melancarkan upaya bagi pengoperasian pesawat tanpa awak di Irak selama lima tahun ke depan.

Pesawat tanpa awak Departemen Luar Negeri AS tak membawa senjata dan dimaksudkan untuk memberi data serta gambar potensi bahaya, seperti protes massa atau penghalang jalan, buat pasukan keamanan di lapangan. Peralatan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan pesawat tanpa awak yang dilengkapi senjata.

Namun pemerintah AS memerlukan persetujuan resmi dari Irak untuk menggunakan pesawat semacam itu di sana, kata sumber pejabat Irak. Persetujuan semacam itu mungkin sulit diperoleh mengingat ketegangan politik antara kedua negara tersebut, kata surat kabar itu seperti yang dikutip Antara, Senin (30/1).

Seorang pejabat senior AS mengatakan, perundingan sedang dilakukan untuk memperoleh pengesahan pengoperasian pesawat tanpa awak tersebut. Namun Ali al-Mosawi, penasehat senior Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki, Penasehat Keamanan Nasional Irak Falih al-Fayadh, dan penjabat Menteri Dalam Negeri Adnan al-Asadi, mengatakan bahwa mereka belum diajak berkonsultasi oleh pejabat AS. "Wilayah udara kami adalah langit kami, bukan wilayah udara Amerika," kata al-Asadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika