REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA - Iran menyerukan Presiden Suriah Bashar al-Assad mengadakan pemilu yang bebas dan mengizinkan beberapa partai politik untuk turut serta dalam pemilihan.
"Suriah harus melaksanakan pemilu yang bebas, memiliki konstitusi yang tepat, dan membiarkan partai politik yang berbeda untuk melakukan kegiatan mereka secara bebas di negara ini. Inilah yang Assad janjikan.,"kata Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi di sebuah konferensi pers di sela-sela KTT Uni Afrika di Addis Ababa, ibukota Ethiopia, Senin (30/1).
Sebelumnya, Suriah mengatakan akan menyelenggarakan referendum mengenai konstitusi baru sebelum pemilihan parlemen multi-partai yang acapkali tertunda karena krisis politik di Suriah. Di bawah konstitusi yang sekarang berlangsung, partai Baath Assad ditunjuk sebagai pemimpin. Namun begitu, lanjut Salehi, Suriah harus diberikan waktu untuk dapat melakukan reformasi.
Namun demikian, Salehi memperingatkan adanya skenario di saat kekosongan kekuasaan di Suriah. “Jika ada kekosongan pemerintahan di Suriah, konsekuensinya bisa lebih buruk karena dapat terjadi perang internal, bentrokan diantara orang-orang di Suriah," kata Salehi.
Suriah, ujarnya, harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan reformasi di negaranya sendiri hingga daoat menghindari kemungkinan yang terburuk.
"Kita tidak dapat menyangkal bahwa warga Suriah mencari hak-hak sah mereka sama seperti orang lain di negara lain. Tapi, kita juga tidak dapat menyangkal intervensi di Suriah," katanya.
Iran memang dikenal sebagai sekutu Suriah dan mendukung Assad untuk tetap pada kekuasaannya. Menghadapi sengketa sendiri dengan Barat atas program nuklirnya, itu bisa menjadi semakin terisolasi jika Assad adalah untuk jatuh.