REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Dalam voting untuk pemilihan presiden di majelis tinggi Mesir pada Ahad (29/1), Ikhwanul Muslimin (IM) berusaha untuk mengulang sukses yang mereka dapatkan di majelis rendah.
Voting yang akan dimulai pada akhir November 2012 mendatang merupakan yang pertama sejak pemberontakan rakyat menggulingkan Presiden Hosni Mubarak Februari 2011 lalu.
Ikhwanul Muslimin, yang dilarang selama pemerintahannya, memenangkan 47 persen kursi di majelis rendah. Perolehan tersebut jauh melampaui partai lain. Jumlah pemilih yang rendah pada voting yang lalu di majelis rendah disebabkan karena beberapa pemilih merasa suara di majelis tinggi lebih penting.
Pemilihan di majelis rendah menuai pujian sebagai yang paling demokratis di Mesir sejak perwira militer menggulingkan raja pada 1952. Beberapa rakyat Mesir tidak tahu apa-apa mengenai pemilihan di majelis tinggi.
"Saya datang untuk memilih hari ini karena ini merupakan hak saya dan saya bertanggung jawab kepada Allah," kata dosen sebuah universitas Nour Essam (28 tahun). Namun, ia mengaku sedih karena tidak ada seorangpun yang datang ke tempat pemilihan.
"Ini tidak benar. Suara kita sangat penting," kata seorang perempuan muda. Perempuan tersebut mengatakan akan pergi dan mendesak seluruh anggota keluarganya untuk memilih.
Kekuasaan majelis tinggi bersifat terbatas dan tidak dapat memblokir undang-undang di majelis rendah. Kendati demikian, anggotanya harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum majelis rendah meloloskan peraturan.
Di bawah konstitusi sementara, kedua majelis bertanggung jawab memilih 100 konstitusi baru untuk mengganti konstitusi sebelumnya yang memungkinkan Mubarak berkuasa hingga tiga dekade.
"Pemilihan majelis Syura (majelis tinggi) sama pentingnya dengan pemilihan majelis rendah," kata anggota IM dan Partai Keadilan Hussein Ibrahim.
Pemilihan di majelis tinggi akan dilaksanakan dalam dua tahap yang akan berakhir pada pertengahan Februari.
Sebanyak 90 dari 270 kursi akan diputuskan di tahap pertama pada Ahad dan Senin dengan pemilihan umum ulang pada 7 Februari. Sedangkan sisa 90 lainnya akan ditentukan pada 14 dan 15 Februari dengan pemilihan umum ulang pada 22 Februari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
