REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA - Uni Eropa pada Senin (23/1) lalu sudah mengeluarkan sanksi baru menghentikan impor minyak dari Iran. Sebagai aksi balas, Iran menyusun Rancangan Undang-Undang yang mengatur penghentian minyak ke Eropa.
Tentu, negara-negara yang tergantung pada minyak Iran akan terkena imbas dari draf undang-undang tersebut. Yunani misalnya, sangat bergantung pada pasokan Iran karena Teheran telah menawarkan hal persyaratan kredit preferensial yang lebih mudah untuk minyak mentahnya.
Di tengah kondisi ekonomi Yunani yang memburuk saat ini, koalisi partai-partai kiri di Yunani mengecam keputusan Uni Eropa (UE) yang melarang impor minyak dari Iran. Koalisi partai itu menilai embargo minyak Iran itu sebagai kebijakan gila perang AS dan Israel di Timur Tengah.
Menurut pernyataan yang dirilis pada Sabtu (28/1), aliansi partai-partai kiri Yunani mengkritik kebijakan embargo Uni Eropa hanya mengikuti langkah AS untuk menyebarkan kapal induk ke Selat Hormuz dan ancaman perang Israel melawan Iran.
Aliansi partai kiri Yunani memprotes kebijakan UE itu, karena bertentangan dengan kepemilikan senjata nuklir oleh negara manapun. Menurut aliansi, tindakan Uni Eropa yang anti-kebijakan Iran itu berbahaya. Membesar-besarkan masalah program nuklir Iran, kata Aliansi, adalah tindakan munafik. Sebab, kata mereka, negara-negara UE tak pernah mempermasalahkan persenjataan nuklir Israel.
Amerika Serikat dan sekutunya telah menuduh Iran mengejar program nuklir militer.Teheran telah tegas membantah tuduhan Barat. Iran adalah negara yang menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan anggota dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sehingga memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir demi tujuan damai.
Menteri luar negeri Uni Eropa mencapai kesepakatan pada 23 Januari untuk memberlakukan embargo pada impor minyak dari Iran mulai 1 Juli. Sebanyak 27 anggota UE juga sepakat untuk membekukan aset Bank Sentral Iran di Uni Eropa dan memberlakukan larangan penjualan berlian, emas dan logam berharga lainnya ke Iran.
Di sisi lain, seorang diplomat Uni Eropa yang tidak disebut namanya dalam laman euractiv.com pada Jumat (20/1) mengatakan kondisi ekonomi Yunani memang tidak bagus. Namun, pihaknya ngin mengambil tempat atas komitmen politik bersama 27 negara UE, bahwa tidak akan membiarkan embargo ini gagal mengamankan pasokan minyak alternatif.
Salah satu solusi yang bisa meredakan kekhawatiran Yunani memperkenalkan klausa peninjauan kembali. Klausa ini memungkinkan negara-negara Uni Eropa untuk menilai biaya ekonomi yang akan ditanggung Yunani dari embargo minyak yang lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
