REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN - Parlemen Iran telah menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang meminta pemerintah untuk menghentikan ekspor minyak ke Eropa. Penghentian itu diterapkan sampai Uni Eropa membatalkan rencananya melarang impor minyak mentah dari negara tersebut.
Adanya RUU tersebut memungkinkan Iran untuk mengembargo negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Deputi Kepala Komisi Energi Parlemen Iran Nasser Sodani mengatakan, kemarin anggota parlemen Iran merencanakan untuk mendebat RUU tersebut.
Pekan lalu, Uni Eropa memutuskan untuk berhenti mengimpor minyak dari Iran pada 1 Juli. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tekanan terhadap negara tersebut atas program nuklirnya. Uni Eropa menunda keputusannya tersebut untuk memberi waktu kepada anggotanya, termasuk Yunani dan Italia untuk mencari pemasok minyak alternatif.
Para pejabat Iran merespon hal itu dengan menutup Selat Hormuz, satu jalur utama pelayaran untuk perdagangan. Sebanyak 20 persen distribusi minyak global melalui selat tersebut. Eropa adalah pelanggan kedua minyak Iran setelah Cina. Menurut Departemen Energi AS, Eropa mengimpor 450 ribu barel minyak mentah Iran dalam sehari.
"Jika kami diharuskan membayar sanksi ini dalam enam bulan, maka Eropa akan menghadapi kenaikan harga minyak dan mereka membayarnya sekarang," ujar Juru Bicara Parlemen Iran Mohammad Reza Bahonar, seperti dikutip dalam laman Bloomberg Businessweek, Senin (30/1).
Iran adalah produsen kedua terbesar di Organisasi Negara Pengekspor Minyak setelah Arab Saudi. Menurut data Bloomberg Businessweek, pada Desember lalu Iran mampu memompa 3.575.000 barel minyak mentah perhari.
Kepala Perusahaan Minyak Nasional Iran Ahmad Ghalebani mengatakan pada Ahad (29/1) bahwa Iran mampu mengurangi ekspor minyak ke Eropa karena telah memiliki banyak pelanggan lainnya. Ia memperingatkan negara Barat bahwa embargo minyak mampu mendorong kenaikan harga minyak antara 120 sampai 150 dolar Amerika perbarel.
"Jika embargo minyak terhadap Iran diberlakukan, negara-negara Eropa akan merugi tapi kami siap untuk melakukannya," kata Ghalebani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika