REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--- Dewan Keamanan (DK) PBB akan segera menandatangani draf resolusi baru atas Suriah. “Kami telah melihat kelambanan dewan keamanan PBB  selama 10 bulan terakhir, bukan karena dewan tidak bertindak. Sangat penting adanya kecaman langsung terhadap apa yang terjadi, sebuah peringatan kepada pemerintah Suriah untuk mematuhi komitmen yang telah dibuat,”kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Susan Rice kepada wartawan, Selasa (31/1).

Menurut Susan, masih ada beberapa anggota PBB yang belum bersedia melihat perdamaian terjadi di Suriah. Namun begitu, Susan mengatakan resolusi tidak lama lagi akan disetujui oleh DK PBB. Saat ini,  para pejabat Barat sedang mendiskusikan masalah  dengan 15 negara Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan rencana Liga Arab.  Resolusi baru yang diperoleh Reuters, berisi seruan transisi politik di Suriah dan tidak mengusung tindakan militer atau sanksi PBB terhadap Suriah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland, mengatakan resolusi tersebut berisi dorongan agar pemerintah Suriah mengakhiri penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, menarik pasukan bersenjata dari wilayah pemukiman warga, mengizinkan pemantau untuk bertugas dengan bebas, melepaskan para tahanan politik dan mengizinkan media massa untuk bekerja di Suriah. "Ini adalah rezim yang terbentuk dari kelompok minoritas kecil yang sekarang menyerang kelompok mayoritas di Suriah. Rezim ini harus memikul tanggung jawab atas kekerasan yang terjadi," ujar Nuland.

Pengajuan draft resolusi kepada Dewan Keamanan PBB ini dilakukan Maroko pasca Liga Arab menghentikan misi pemantauannya di Suriah. "Rezim saat ini telah kehilangan kontrol terhadap negara itu dan akhirnya nanti akan segera jatuh," kata Juru Bicara Gedung Putih, Jay Carney.

Menurut Carney, sangat penting DK mengambil tindakan.”Kami percaya DK tidak boleh membiarkan rezim Assad untuk menyerang orang-orang Suriah dan menolak usulan Liga Arab untuk solusi politik di negara tersebut,”katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika