REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Menteri Kehakiman Mesir, Selasa (31/1) waktu setempat mengatakan telah mengembalikan surat dari Duta Besar Amerika Serikat (AS) di negara itu. Surat tersebut adalah permohonan untuk mengakhiri larangan perjalanan (travel ban) bagi warga AS yang tengah disidik atas tuduhan pengumpulan dana ilegal dari kelompok prodemokrasi.
Washington mengatakan, beberapa warga AS bekerja untuk kelompok warga sipil telah dilarang untuk keluar dari Mesir. Mereka kini mengungsi di kedutaan besarnya di Kairo setelah organisasi nonpemerintahan itu diserang oleh tentara Mesir.
Pejabat AS telah memperingatkan akan adanya perdebatan yang muncul soal bantuan AS kepada militer Mesir. Bahkan, Senator Republik John McCain mengatakan, dia berencana untuk mengangkat masalah ini selama kunjungan delegasi militer senior Mesir, pekan ini.
Di Kairo, Menteri Kehakiman Mesir, Adel Abdulhamid Abdallah mengatakan, Dubes AS Anne Patterson telah menulis surat permohonan itu. Dia pun mengembalikan suratnya, karena seharusnya permohonan itu dikirimkan ke jaksa penyidik.
"Di dalamnya tertera nama-nama mereka yang dilarang keluar (Mesir). Surat itu meminta penangguhan keputusan guna dipertimbangkan kembali sesuai dengan hak konstitusional mereka," katanya seperti diberitakan Reuters, beberapa jam yang lalu.
Di Washington, Departemen Luar Negeri membenarkan bahwa Patterson mengirimkan surat itu. Diakui bahwa pengembalian surat itu adalah prerogatif kementerian kehakiman. Namun, pejabat di Deplu mengatakan, Washington akan menekan Mesir untuk mengizinkan para staf LSM itu untuk pergi. "Hal yang penting adalah mereka diizinkan pergi dengan bebas. Kondisi itu tidak adil bagi mereka."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
