REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Cina menegaskan posisinya yang menentang keras penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah Suriah. Pada Selasa (31/1), Cina menyampaikan, praktik mendorong perubahan rezim di Suriah dan tindakan lainnya yang diusulkan beberapa negara, dinilainya melanggar tujuan serta prinsip Piagam PBB dan norma dasar dalam hubungan internasional.

Wakil tetap Cina untuk PBB, Li Baodong, mengeluarkan pernyataan itu saat ia berbicara dalam pertemuan terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi saat ini di Suriah. "Kami dengan tegas menentang penggunaan kekerasan guna menyelesaikan masalah Suriah," kata Li seperti diberitakan Xinhua dan dikutip Antara, Rabu (1/2).

Dikatakannya, Cina telah lama melakukan pendekatan hati-hati terhadap sanksi. "Sanksi, yang bukan membantu menyelesaikan masalah, seringkali malah mengarah kepada menambah rumit keadaan." Cina mendukung rancangan resolusi yang diusulkan oleh Rusia mengenai masalah Suriah.

Li menambahkan, ia juga memperhatikan rancangan baru yang dibagikan oleh Marokko pada Jumat (27/1) di Dewan Keamanan PBB. "Cina siap bertindak sejalan dengan sikap yang berprinsip tersebut, dan terlibat dengan cara aktif dan konstruktif dengan semua pihak terkait guna mendorong penyelesaian yang layak bagi masalah Suriah melalui dialog politik."

Negara Arab dan Barat mendorong pengesahan rancangan resolusi gabungan mereka di Dewan Keamanan PBB guna menuntut apa yang mereka sebut 'peralihan politik' di Suriah, sementara teks rancangan Rusia menyeru semua pihak di Suriah agar mengakhiri kerusuhan.

Moskow juga memperingatkan agar kekuatan asing tak mencampuri urusan dalam negeri Suriah. Rusia menyatakan, "Krisis Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses politik, yang dipimpin Suriah sendiri."

Ikuti Whatsapp Channel Republika