REPUBLIKA.CO.ID, DOHA, QATAR - Faksi-faksi Palestina sepakat menunjuk Presiden Mahmud Abbas sebagai kepala pemerintah. Tugas kepala sementara pemerintahan adalah mengawasi persiapan pemilihan presiden dan legislatif. Demikian disampaikan seorang pejabat Palestina Senin (6/2).

"Kesepakatan telah dicapai mengenai penunjukan Mahmud Abbas sebagai perdana menteri sampai pemilu diadakan," kata pejabat itu, yang berpartisipasi dalam pembicaraan, kepada AFP tanpa menyebut jati dirinya.

Abbas dan pemimpin Hamas Khaled Meshaal pada Ahad bertemu di ibu kota Qatar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani kedua faksi pada April lalu. Mereka diharapkan untuk bertemu lagi pada Senin dengan pengumuman resmi diperkirakan pada malamnya.

Pejabat itu mengatakan bahwa kelompok HAMAS dan gerakan sekuler Fatah yang dipimpin Abbas telah sepakat bahwa "pemerintah konsensus nasional akan terdiri dari para tokoh independen dan teknokrat, dan mereka akan bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu."

Dia tidak mengatakan kapan pemilihan akan berlangsung, tetapi berdasarkan ketentuan pemilu kesepakatan rekonsiliasi parlemen dan presiden sama-sama diselenggarakan pada Mei.

"Kita sepakat tentang pentingnya menyelenggarakan pemilu dengan cepat ... dan menghapus semua hambatan yang mungkin menunda pemilu," kata juru bicara Fatah Azzam al-Ahmad, yang menemani Abbas di Doha.

Dia mengatakan perundingan-perundingan Ahad, yang sedang diselenggarakan oleh Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, adalah "positif" dan bahwa kedua pihak mencapai "kesepakatan mengenai semua isu utama" berkaitan perjanjian rekonsiliasi. Pemilu Palestina terakhir diadakan pada 2006.

Ikuti Whatsapp Channel Republika