REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Faksi-faksi Palestina yang saling bersaing sepakat menunjuk Presiden Mahmud Abbas sebagai kepala pemerintah sementara. Menurut pajabat Palestina, Senin (6/2), Abbas nantinya menjadi perdana menteri yang akan mengawasi persiapan pemilihan presiden dan legislatif.

"Kesepakatan telah dicapai mengenai penunjukan Mahmud Abbas sebagai perdana menteri sampai pemilu diadakan," kata pejabat itu, tanpa menyebutkan identitasnya kepada AFP. Abbas dan pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, pada Ahad (5/2) bertemu di ibu kota Qatar untuk menyelesaikan sejumlah masalah dalam perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua faksi April 2011.

Pejabat itu mengatakan bahwa Hamas dan gerakan sekuler Fatah Abbas telah sepakat bahwa pemerintah konsensus nasional akan terdiri dari para tokoh independen dan teknokrat, dan mereka akan bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu. Dia tidak mengatakan kapan pemilihan akan berlangsung, tetapi berdasarkan ketentuan pemilu kesepakatan rekonsiliasi parlemen dan presiden sama-sama diselenggarakan pada Mei.

Pelaksanaan kesepakatan itu telah tertunda beberapa kali meskipun pertemuan-pertemuan berulang kali antara kedua pihak, namun pada Ahad mereka setuju untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu. "Kita sepakat tentang pentingnya menyelenggarakan pemilu dengan cepat," kata juru bicara Fatah Azzam al-Ahmad, yang menemani Abbas di Doha, seperti dikutip Antara, Senin.

Dia mengatakan, perundingan yang diselenggarakan oleh Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, cukup berhasil dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan berkaitan dengan perjanjian rekonsiliasi. Pemilu Palestina terakhir diadakan pada 2006.

Ikuti Whatsapp Channel Republika