REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Palestina Mahmud Abbas didesak untuk tidak meninggalkan perundingan Palestina-Israel usai Gerakan Fatah menandatangani kesepakatan memerintah dengan Hamas di Doha, Qatar. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Ban Ki-Moon, menyampaikan desakannya itu pada Senin (6/2).

Ban dan Abbas berbicara melalui telepon membahas kesepakatan yang ditandatanganinya di Qatar. Kesepakatan itu, kata juru bicara Sekjen PBB, Martin NEsirky, ditujukan untuk mengakhiri perselisihan kedua kubu di Palestina yang sudah berlangsung sejak lama.

"Sekjen PBB menyatakan bahwa rekonsiliasi Palestina dan perundingan dengan Israel tidak perlu dilihat sebagai bertentangan dan saling eksklusif," katanya seperti diberitakan AFP dan dikutip Antara, Selasa (7/2). Ban Ki-Moon, kata dia, menyatakan bahwa PBB konsisten mendukung rekonsiliasi Palestina dalam kerangka prinsip-prinsip PLO dan di bawah kepemimpinan Presiden Abbas.

Ban Ki-Moon mengatakan, pekan lalu, saat berkunjung ke wilayah tersebut bahwa waktu untuk kesepakatan damai Israel dan Palestina telah lewat. Tapi, pihaknya tidak akan menyerah dan dia memuji upaya Raja Yordania Abdullah II untuk mengatur

pembicaraan awal antara kedua pihak pada bulan ini, meskipun hanya menghasilkan sedikit kemajuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika