REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon, pada Rabu (8/2) waktu setempat, menyatakan kekhawatirannya tentang ketegangan politik yang semakin merebak di Sudan dan Sudan Selatan. "Situasi di Sudan dan Sudan Selatan makin kompleks dan berbahaya," katanya usai rapat tertutup Dewan Keamanan PBB.
Sudan Selatan baru-baru ini mengalami kekerasan antarkelompok etnis di negara bagian Jonglei yang memiliki riwayat perebutan ternak dan sumber daya. Ban Ki-Moon mengatakan bahwa saat ini PBB sedang memantau ketegangan tersebut dengan penuh keprihatinan.
"Tim misi di lapangan akan terus melakukan tugasnya tapi saya akan meminta lagi kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan yang kita butuhkan, terutama helikopter dan transportasi," katanya, seperti diberitakan Xinhua dan dipantau Antara, Kamis (9/2).
Terkait dengan topik kemajuan politik di negara itu, Ban Ki-Moon mengatakan bahwa masalah kepercayaan antara Sudan dan Sudan Selatan menghambat pengiriman bantuan kepada daerah yang rawan pangan atau pihak yang melarikan diri dari konflik.
"Saya prihatin terhadap minimnya kemajuan dalam negosiasi pada isu-isu pasca kemerdekaan," kata Sekjen PBB.
"Keputusan sepihak oleh kedua pemerintah atas sengketa minyak dan retorika yang semakin bermusuhan dengan mudah dapat meningkat secara militer." Sudan Selatan secara resmi memisahkan diri dari Khartoum pada Juli 201, setelah referendum kemerdekaan yang diamanatkan oleh Perjanjian Perdamaian Menyeluruh (CPA) yang diteken untuk mengakhiri perang saudara antara Sudan Utara dan Sudan Selatan pada 2005.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
