REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan kepada utusan perdamaian Amerika Serikat, David Hale, tidak ada kontradiksi antara rekonsiliasi Palestina dengan perdamaian Timur Tengah, khususnya dengan Israel.
Dikutip dari kantor berita milik pemerintah WAFA, Abbas mengatakan perdamaian bagi Palestina adalah strategis dan rekonsiliasi internal Palestina merupakan kebutuhan nasional Palestina.
Abbas menegaskan, Organisasi Pembebasan Palestina yang dipimpinnya berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban perjanjian perdamaian yang ditandatangani bersama Israel.
Selama pertemuannya dengan Hale, Abbas mengatakan Israel harus berkomitmen untuk penyelesaian pembekuan permukiman dan menerima prinsip solusi dua negara. "Ini bukan kondisi, itu adalah komitmen," kata Abbas, Rabu (8/2). "Komitmen tersebut akan membuka jalan dimulainya kembali pembicaraan pada isu-isu status permanen."
Pada Senin (6/2), Abbas dan pemimpin Hamas, Khaled Misyal, menandatangani perjanjian yang disebut Deklarasi Doha. Kesepakatan tersebut adalah babak upaya paling akhir oleh gerakan yang bertikai di Palestina untuk melaksanakan kesepakatan perujukan yang ditandatangani April tahun lalu.
Deklarasi tersebut berisi seruan Abbas untuk memimpin pemerintah peralihan bersatu bagi Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza. Pemerintah baru Palestina itu direncanakan menyusun kabinet beberapa pekan ke depan dan Abbas sebagai perdana menterinya.
Anggota Biro Politik Hamas, Ezat Rasyiq, membantah adanya pertentangan antara gerakan Hamas soal deklarasi. “Kami telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dengan gerakan Fatah di Kairo, sejak Mei tahun lalu. Dari sini, deklarasi Doha sebagai terobosan dalam proses rekonsiliasi nasional Palestina dan juga sebagai langkah menghentikan perpecahan,” kata Rasyiq.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam kesepakatan itu dan mengatakan Abbas harus memilih antara perdamaian dengan Israel dan rekonsiliasi dengan gerakan Hamas. Tetapi, Abbas tidak bisa memiliki keduanya bersama-sama. “Otoritas Palestina telah merangkul organisasi teroris, bukan perdamaian,” kata Netanyahu.