REPUBLIKA.CO.ID,  NEW YORK -— Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, menolak terbentuknya pemerintahan persatuan baru Palestina. Menurut dia, hal itu akan menjadi kemunduran bagi upaya perdamaian.

Lieberman mengatakan kesepakatan Hamas dan Fatah tidak memberi kontribusi bagi kemajuan perundingan perdamaian atau kesejahteraan rakyat Palestina. Ia menilai kesepakatan itu hanya mencerminkan kepentingan pribadi Pemimpin Fatah Mahmoud Abbas dan pemimpin Hamas Khaled Meshaal.

“Israel tidak akan menerima pemerintah Palestina yang mengikutsertakan Hamas, kecuali mengubah kebijakan saat ini dengan mengakui negara Israel,” kata Lieberman pada Kamis (9/2).

Fatah dan Hamas menandatangai perjanjian yang disebut Deklarasi Doha. Kesepakatan tersebut adalah babak upaya paling akhir oleh gerakan yang bertikai di Palestina untuk melaksanakan kesepakatan perujukan yang ditandatangani April tahun lalu. Deklarasi tersebut berisi seruan Abbas untuk memimpin pemerintah peralihan bersatu bagi Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza. Pemerintah baru Palestina itu direncanakan menyusun kabinet beberapa pekan ke depan dan Abbas sebagai perdana menterinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika