REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Satu kelompok anggota parlemen Korea Selatan pada Jumat mengunjungi satu kawasan industri yang dikelola bersama di Korea Utara. Namun tidak ada rencana pertemuan dengan para pejabat Pyongyang dalam kunjungan tersebut.
Delapan anggota parlemen dari partai konservatif yang berkuasa dan oposisi liberal melintasi perbatasan yang dijaga ketat, memasuki Korut untuk kunjungan sehari di komplek industri di Kota Kaesong.
"Kunjungan ini akan membantu membangun dialog dan kerja sama antara Korsel dan Korut," kata Kim Choong-Wan,anggota partai berkuasa yang memimpin komite urusan luar negeri parlemen, Kamis (9/2).
Ini adalah untuk pertama kali bahwa para anggota parlemen dari partai yang memerintah dan oposisi secara bersama mengunjungi Kaesong.
Satu rombongan anggota partai oposisi mengunjungi lokasi itu tahun 2008 dan mantan ketua partai berkuasa, Hong Joon-Pyo mengunjungi kawasan industri itu tahun lalu.
Partai Perbatasan Baru, dulu dikenal sebagai Partai Nasional Raya, mengisyaratkan mereka mungkin melunakkan sikap garis keras mereka terhadap Korut yang komunis itu untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea.
Para anggota parlemen itu bertemu dengan para pejabat perusahaan Korsel dari kompleks Kaesong persis utara perbatasan kedua negara dan mengunjungi kawasan tersebut sebelum pulang ke Korsel Jumat (10/2) petang.
Kendatipun ketegangan politik dan militer yang tinggi selama beberapa tahun, kawasan industri Kaesong --yang dikelola bersama Korsel yang menyediakan modal dan tenaga ahli dengan Korut yang menyediakan tenaga buruh dengan upah murah--tetap berkembang.
Lebih dari 50.000 warga Korut, sebagian besar wanita bekerja di 123 perusahaan Korsel yang memproduksi busana, peralatan dapur, arloji dan barang-barang lainnya. Tahun lalu produksi yang dihasilkan industri di kompleks itu mencapai rekor 400 juta dolar AS.
Kaesong adalah satu sumber sah mata uang yang nilainya tetap bagi Korut yang dikenakan sanksi-sanksi itu. Para pendukung proyek-proyek itu mengatakan pihaknya juga mengajarkan negara komunis itu tentang sistem pasar bebas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika