Ahad 12 Feb 2012 16:46 WIB

Pemerintah Suriah Bantah Serbu Pemukiman Homs

Demonstran menggelar long march dengan membawa bendera Suriah dalam aksi demontrasinya menentang rezim Presiden Bashar Assad di Kedssaya, Damascus, Suriah, Sabtu (4/2) malam.
Foto: AP
Demonstran menggelar long march dengan membawa bendera Suriah dalam aksi demontrasinya menentang rezim Presiden Bashar Assad di Kedssaya, Damascus, Suriah, Sabtu (4/2) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Berbagai media menyebutkan tentara pemerintah Suriah melakukan penyerangan dengan menggunakan tank ke pemukiman yang seringkali terjadi aksi protes, salah satunya di Homs. Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Suriah (Wamenlu) Faisal Mikdad, Sabtu (11/2), membantah laporan-laporan itu.

Mikdad mengatakan, kelompok bersenjatalah yang meningkatkan kekerasan ketika Dewan Keamanan (DK) PBB yang membahas krisis Suriah itu. "Para penegak hukum bergerak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan pada warga sipil atau properti mereka. Sebagian besar korban adalah pasukan pemerintah," katanya seperti diberitakan Xinhua dan dipantau Antara, Ahad (12/2).

Sementara itu, pejabat Suriah juga meremehkan pengakuan Liga Arab atas kelompok oposisi yang bakal meluas. Menurutnya, pendapat Liga Arab itu membahayakan hubungan antarnegara Arab, tetapi hal itu tidak akan mengubah krisis. "Soalnya, pendukung pemerintah Suriah sangat kuat."

Menteri luar negeri Liga Arab akan membahas kemungkinan Dewan Nasional Suriah sebagai kelompok oposisi utama. Pembahasan itu dilakukan di ibu kota Mesir, Kairo, pada Ahad, kata surat kabar setengah resmi Arab Saudi Al Sharq, mengutip sumber-sumber Arab.

Mikdad menyerukan semua negara Arab untuk membantu Suriah dengan mendukung upaya reformasi dan menghentikan dugaan-dugaan dukungan mereka terhadap "kelompok bersenjata. "Suriah akhirnya akan menang melalui rekonsiliasi dan melalui memulai dialog dengan semua spektrum rakyat Suriah," katanya. Dia menambahkan bahwa Suriah telah menerima untuk melakukan dialog di Rusia, sedangkan oposisi menolak usulan tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement