Rabu 15 Feb 2012 15:34 WIB

Ikhwanul Muslimin Sambut Baik Percepatan Pemilu Mesir

Mohamed Morsi, Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan bentukan Ikhwanul Muslimin.
Foto: TEG
Mohamed Morsi, Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan bentukan Ikhwanul Muslimin.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Ikhwanul Muslimin Mesir menyambut baik percepatan jadwal pemilihan presiden yang sedianya Juni 2012 namun dimajukan pada Mei.

"Rakyat memang menghendaki segera peralihan kekuasaan dari militer ke sipil.Jadi percepatan pemilu presiden itu sangat baik," kata Ketua Partai Hurriyah Wal Adalah, Mohamed Moursi, di Kairo, Rabu (15/2).

Partai Hurriyah Wal adalah sayap politik Ikhwanul Muslimin. Menteri Urusan DPR dan MPR Mesir, Mohamed Atiya, sebelumnya mengatakan pemilihan presiden akan digelar akhir Mei 2012.

Komisi Pemilu Presiden akan memberi waktu tiga pekan kepada para calon presiden untuk mendaftarkan diri mulai 10 Maret.

Percepatan jadwal pemilu presiden ini dilakukan sebagai tanggapan atas desakan hebat dari kalangan proreformasi terhadap penguasa militer agar segera menyerahkan kekuasaan kepada sipil.

Dewan Tertinggi Militer (SCAF) yang berkuasa sebelumnya membuat peta jalan pengalihan kekuasaan kepada presiden terpilih dengan menjadwalkan pemilihan presiden Juni dan pendaftaran capres pada April. Beberapa capres termasuk mantan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amr Moussa, sedang gencar berkeliling dalam negeri untuk memperkenalkan visi dan misi mereka kepada masyarakat.

Pemimpin Tertinggi (Mursyid) Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie, mengimbau masyarakat untuk memilih presiden yang memilikii integritas dan dapat merangkum semua kalangan masyarakat.

Ikhwanul Muslimin yang memenangi pemilihan parlemen sejauh ini belum mengajukan nama capresnya.

Di sisi lain, situasi di Kairo, ibu kota Mesir, dan seantero Mesir relatif tenang sejak berakhir seruan mogok massal untuk memperingati setahun jatuhnya rezim Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari.

Seruan mogok umum dari sebagian kecil kelompok prorevolusi untuk mendesak militer agar segera menyerahkan kekuasaan kepada sipil tersebut disambut dingin oleh masyarakat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement