REPUBLIKA.CO.ID, MALE – Presiden baru Maladewa, Mohamed Waheed, berjanji untuk mengembalikan perdamaian dan ketertiban di negerinya.

“Saya mengajak semua pihak untuk memastikan tidak ada hasutan untuk melakukan tindak kekerasan,” katanya Selasa, (14/2).

Perwakilan Waheed meyakinkan delegasi Eropa yang berkunjung bahwa Waheed akan membentuk kabinet inklusif. Kabinet ini juga akan berisi semua elemen, termasuk anggota Partai Demokrasi Maladewa (MDP), partai di mana Nasheed bernaung. “Dia akan menawarkan perwakilan yang tepat di kabinet termasuk partai MDP,” kata kantor Waheed.

Belum lama ini juga Waheed mengatakan seorang diplomat senior AS mengunjungi Maladewa dan ia akan bekerjasama dalam penyelidikan transisi kekuasaan negara,

Sebelumnya, Nasheed, presiden negara kepulauan Samudera Hindia itu merupakan presiden yang dipilih secara langsung di tahun 2008. Nasheed mengundurkan diri pekan lalu, namun kemudian ia mengaku telah digulingkan dalam kudeta.

Nasheed kini memimpin protes terhadap Waheed yang diduga mengkudetanya dan meminta untuk segera mengadakan pemilu. “Pemilihan adalah dari masyarakat Maladewa itu sendiri, kami tidak bergantung kepada masyarakat internasional. Kami bergantung pada orang-orang di Maladewa,” kata Waheed.

Sebagai upaya menilai situasi di Maladewa, beberapa delegasi diturunkan. Delegasi tersebut diantaranya delegasi Eropa yang terdiri dari duta besar Sri Lanka dan duta besar Prancis. Mereka akan segera bertemu dengan para pemimpin politik Maladewa, termasuk Nasheed.

Sementara Asisten Sekjen PBB, Oscar Fernandez Taranco, meminta perlunya solusi damai untuk mengakhiri kekerasan di negara dengan pariwisata kelas dunia itu. “Saya mengajak semua pihak untuk tidak terhasut. Jangan ada kekerasan karena akan membahayakan kemajuan yang sudah dicapai sejak 2008,” katanya.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan Uni Eropa antusias untuk menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Blok persemakmuran Inggris juga mengirim misi investigasi ke negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika