REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut Suriah segera menghentikan tindakan keras terhadap para pembangkang pemerintah. Tuntutan itu dikeluarkan dalam satu resolusi yang disetujui dalam satu pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Sebanyak 137 dukungan disampaikan untuk resolusi itu, sedangkan 12 suara tidak mendukung. Sementara itu, ada 17 suara abstain.

Cina, Rusia, dan Iran menentang naskah resolusi yang diajukan Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Resolusi itu didukung oleh negara-negara Barat yang mengeluarkan kecaman. "Pemerintah Suriah, di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad, telah melakukan pelanggaran HAM yang sistematis dan luas di negara itu," demikian isi resolusi itu, seperti diberitakan AFP dan dipantau Antara, Jumat (17/2).

Resolusi itu jelas memberikan tekanan pada Assad. Meskipun demikian, resolusi itu tidak mengikat secara hukum. Resolusi ini tidak sama dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat.

Wakil duta besar Mesir untuk PBB, Osama Abdelkhalek, mengatakan Majelis Umum PBB mengirim satu pesan tegas kepada Damaskus. Pesan itu, kata dia, adalah, "Sangat mendesak pemerintah Bashar untuk mendengarkan suara rakyat."

Ikuti Whatsapp Channel Republika