REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Setelah mengajukan veto atas rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB atas krisis di Suriah, Rusia pada Selasa (21/2), mengatakan memboikot pertemuan di Tunisia yang membahas soal Suriah. Negara itu tidak akan menghadiri konferensi internasional, pekan ini, yang bertujuan mengusahakan perubahan politik di Suriah, karena pertemuan itu hanya mendukung perjuangan oposisi.
"Pertemuan itu diselenggarakan untuk tujuan mendukung satu pihak melawan pihak lainnya dalam satu konflik dalam negeri. Kami tidak dapat menghadiri pertemuan ini," kata kementerian luar negeri dalam satu pernyataan yang diberitakan AFP.
Kelompok yang mendukung Suriah akan bertemu untuk pertama kalinya pada Jumat nanti setelah dibentuk untuk menanggapi veto bersama Rusia dan Cina atas resolusi Dewan Keamanan PBB itu. Resolusi itu mengecam Presiden Bashar al-Assad atas aksi kekerasan di negara itu. Kelompok itu didukung anggota Uni Eropa serta beberapa negara Arab dan Amerika Serikat.
Pernyataan yang dikeluarkan pihak Rusia itu mengungkapkan bahwa pertemuan itu tidak akan dapat membantu penyelenggaraan dialog antara pemerintah Bashar dan para pemrotes. Pertemuan itu sebenarnya ditujukan untuk menghentikan aksi kekerasan yang sudah berlangsung selama 11 bulan di Suriah. Sumber dari oposisi di Suriah menyatakan, aksi kekerasan itu telah menewaskan sedikitnya 6.000 orang.
Undangan untuk menghadiri pertemuan di Tunis disampaikan ke sejumlah kelompok oposisi, tetapi wakil pemerintah Suriah tidak diundang, kata pernyataan itu. "Ini berarti kepentingan sebagian besar rakyat Suriah yang mendukung pemerintah tidak akan diwakili."
Meski demikina, Rusia menyatakan ingin memberikan bantuan kemanusiaan kepada seluruh penduduk Suriah yang membutuhkannya. Rusia juga menyerukan PBB untuk meminta Sekjen Ban Ki-moon mengirim satu utusan khusus ke Damaskus untuk mengusahakan persetujuan tindakan keamanan guna mengirim bantuan kemanusiaan.