REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Dunia, Selasa mengatakan, pihaknya terdorong oleh keterbukaan baru Myanmar dan ingin mendukung reformasi ekonomi tetapi memperingatkan bahwa negara yang lama terisolasi itu harus membayar kembali tunggakannya.
Lembaga keuangan yang berbasis di Washington itu mengatakan bahwa pihaknya berharap bekerja dengan Myanmar untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan sektor keuangan dan perbankan yang kuno serta menciptakan peluang bagi sektor swasta.
"Kami terdorong oleh perkembangan di Myanmar dan kami telah memulai proses keterlibatan kembali dengan pemerintah untuk mendukung reformasi yang akan menguntungkan semua rakyat Myanmar, termasuk masyarakat miskin dan rentan," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik,Pamela Cox.
Bank Dunia mengatakan, pihaknya juga berharap untuk bekerja dengan masyarakat sipil di negara ini yang sebelumnya dikenal sebagai Burma dan mendukung proses perdamaian yang sedang berkembang di daerah
yang telah dirobek selama bertahun-tahun karena konflik etnis.
Tetapi Bank Dunia menghentikan menawarkan dukungan keuangan langsung, mengatakan bahwa Myanmar harus terlebih dahulu membuat pengaturan untuk melunasi utangnya ke lembaga keuangan internasional itu.
Peraturan Bank Dunia melarang menyediakan dana untuk setiap
negara yang memiliki tunggakan. Pada 2008, direktur pelaksana Juan Jose Daboub mengatakan bahwa bank tidak bisa memberikan pinjaman kepada Myanmar setelah Topan Nargis yang menghancurkan karena rezim telah menunggak sejak 1998.
Bank Dunia tidak segera memiliki angka saat ini tentang utang Myanmar. Negara, yang dulu dikenal sebagai "lumbung beras Asia" untuk kekayaan pertaniannya, sangat miskin setelah bertahun-tahun salah urus ekonomi.
Myanmar memiliki sistem mata uang berbelit-belit, dengan kurs tidak resmi hampir 100 kali lebih besar dari yang resmi, dan para ahli menemukan banyak data resmi tak dapat diandalkan.
Tetapi Myanmar telah mengejutkan banyak pengamat dengan reformasi politik. Karena pemerintah sipil mengambil alih kekuasaan pada tahun lalu, pemerintah telah memulai dialog dengan oposisi dan minoritas etnis dan tahanan politik dibebaskan.
Pemerintah Myanmar juga telah menggantungkan harapan pada reformasi ekonomi. Pada Januari, negara itu mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menawarkan delapan tahun pembebasan pajak untuk investor asing di negara yang terkenal dengan industri permatanya itu.
Negara ini masih di bawah sanksi-sanksi Barat, tapi Amerika Serikat telah mengakhiri penentangannya terhadap transaksi lembaga keuangan internasional dengan Myanmar. Washington telah menyatakan kesediaan untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan imbalan
lebih banyak kemajuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika