REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Suriah menggelar referendum nasional mengenai rancangan konstitusi baru yang dipandang oleh pemerintah sebagai bagian dari solusi krisis politik di negara ini, Ahad (26/2).
Rancangan dokumen, yang diusulkan oleh rezim Presiden Bashar al-Assad yang diperangi, pada dasarnya akan mengakhiri hampir 50 tahun kekuasaan Partai Baath dan mengantar pada "era baru reformasi demokrasi" di Suriah.
Sekitar 15 juta orang Suriah yang memenuhi syarat untuk memilih, tetapi dengan situasi keamanan yang mudah menguap di daerah, jumlah pemilih yang sebenarnya tidak dapat diprediksi.
Pihak oposisi Suriah menyebut referendum sebagai "satu permainan politik" dan mendesak para pemilih untuk memboikot kegiatan itu. "Gagasan referendum di tengah situasi saat ini tidak masuk akal," kata Aref Dalila, salah seorang pemimpin oposisi kepada RIA Novosti.
"Hal ini diperlukan untuk menghentikan operasi militer dan kekerasan, menormalkan situasi di negeri ini dan memulai reformasi politik yang nyata bahkan sebelum berbicara tentang referendum dan pemilu," katanya.
Prakarsa referendum itu muncul ketika baik negara-negara Barat dan Arab meningkatkan tekanan mereka terhadap rezim Assad, dan menyerukan segera diakhirinya pertumpahan darah di Suriah, yang menurut kelompok hak asasi manusia Suriah telah merenggut lebih dari 7.000 orang sejak awal pemberontakan melawan pemerintah 11 bulan lalu.
Setidaknya 100 orang tewas pada malam menjelang referendum pada saat pasukan pemerintah melanjutkan pemboman terhadap beberapa kubu oposisi di seluruh negeri, kata al-Arabiya, Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika