REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Puluhan aktivis demokrasi termasuk 16 warga Amerika Serikat (AS) akan diadili di Mesir, Ahad (26/2) dengan tuduhan politik. Hal itu telah membuat hubungan antara Kairo dan Washington terganggu serta mengancam bantuan militer tahunan AS sebesar 1,3 miliar dolar.

Sebanyak 43 pekerja nirlaba asing dan Mesir, termasuk putra menteri tansportasi AS, dituduh menerima dana ilegal dari luar negeri dan melakukan kegiatan politik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan masyarakat sipil mereka.

Seorang pejabat senior AS mengatakan, Washington dan Kairo sedang melakukan perundingan intensif untuk menyelesaikan krisis itu dalam beberapa hari ke depan. Menlu AS Hillary Clinton, yang tiba di ibukota Maroko setelah mengunjungi Aljazair dan Tunisia, bertemu dengan Menlu Mesir Mohamed Kamel Amri dua kali dalam tiga hari belakangan ini, kata perjabat yang tidak bersedia namanya disebutkan itu.

Para aktivis hak asasi manusia mengatakan kasus itu adalah tindakan balasan oleh para jenderal yang berkuasa terhadap kelompok-kelompok pro-demokrasi. "Seluruh dasar dari kasus ini tidak adil," kata seorang aktivis Mesir yang bekerja utuk salah satu dari organisasi-organisasi itu kepada Reuters.

Tidak jelas apakah semua mereka yang dituduh itu akan diseret ke pengadilan. Yang jelas, mereka dilarang untuk keluar dari Mesir. Beberapa dari mereka telah ke luar negeri ketika larangan itu diberlakukan dan sejumlah lainnya yang masih tetap di Mesir telah mengungsi di kedubes AS di Kairo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika