REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT - Lebanon takkan mengakui kelompok oposisi Suriah, Dewan Nasional Suriah. Hal itu ditegaskan Menteri Urusan Luar Negeri Lebanon Adnan Mansour.
Menlu Lebanon Mansour mengatakan kepada TV Rusia dialog adalah satu-satunya cara mengakhiri krisis politik saat ini di Suriah.
Dalam pertemuan kelompok yang disebut 'Teman-teman Suriah', yang diselenggarakan pada Jumat (24/2) di Tunisia, sebanyak 70 wakil pemerintah asing dan lembaga internasional, meskipun terpecah mengenai aksi militer terhadap Suriah, sepakat untuk memperkuat sanksi dan pengucilan terhadap pemerintah Suriah.
Kelompok tersebut juga berupaya membina hubungan yang lebih erat dengan kelompok payung oposisi, Dewan Nasional Suriah (SNC).
Menurut Mansour, sebagaimana dikutip media lokal Ahad (26/2), Lebanon akan menghadapi masalah di berbagai tingkat kalau saja pemerintah memutuskan untuk menerapkan sanksi terhadap tetangga terbesarnya.
Ia merujuk kepada langkah positif yang dilakukan oleh Damaskus dalam mencapai pluralisme politik dan mengubah undang-undang dasar.
Rakyat Suriah, Ahad, mendatangi 14.185 tempat pemungutan suara di seluruh negeri tersebut guna memberi suara dalam referendum nasional bagi rancangan undang-undang dasar baru di negeri itu, yang dikatakan para pejabat akan mengalihkan Suriah ke pluralisme politik.
Sebanyak 15 juta orang Suriah memenuhi syarat untuk memberi suara, tapi karena situasi keamanan yang tak menentu di daerah, jumlah pemilih yang sebenarnya tidak dapat diprediksi.
Rancangan undang-undang dasar tersebut, yang diusulkan oleh pemerintah Presiden Bashar al-Assad - yang dirongrong protes, pada dasarnya akan mengakhiri hampir 50 tahun kekuasaan Partai Baath dan mengantar Suriah ke era baru reformasi dan demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
