REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Duta Besar Jepang untuk Iran Kinichi Kumano menyatakan Teheran merupakan sumber energi yang penting bagi Tokyo. Kumano mengatakan pemerintah Jepang dan perusahaan swasta negara itu mengabaikan sanksi ekonomi AS terhadap Iran.
"Status quo harus berubah demi kepentingan kedua negara, Iran dan Jepang," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Fars News, Ahad (26/2).
Pekan lalu, Showa Shell Sekiyu KK yang menjalankan kilang terbesar kelima di Jepang mengumumkan akan terus mengimpor minyak mentah dari Iran di tengah gencarnya sanksi Barat terhadap sektor minyak Tehran.
Pada 14 Februari, perusahaan raksasa energi ini mengumumkan akan terus mengimpor minyak mentah Iran sekitar 100.000 barel perhari.
"Iran merupakan sumber penting minyak mentah Jepang, serta perusahaan kami," kata Presiden Showa Shell, Juni Arai.
Sebelumnya, Menlu Jepang, Koichiro Gemba, mengatakan, "Ada bahaya yang akan merusak perekonomian global, jika kita menghentikan impor minyak mentah Iran."
Bersama Jepang, Cina, Korea Selatan dan India serta negara lain meminta dibebaskan dari sanksi AS terhadap industri minyak Iran.
Menteri Luar Negeri India mengatakan, New Delhi akan terus mengimpor minyak dari Tehran, dan tidak perlu mengindahkan kebijakan Washington yang mencari dukungan terhadap sanksi AS terhadap sektor minyak Iran.
New Delhi menilai sanksi baru AS itu sebagai sesuatu yang tidak mengikat. India memenuhi sekitar tiga perempat dari kebutuhan minyak mentahnya melalui impor, dan Iran menjadi pemasok terbesar kedua setelah Arab Saudi.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan kesulitan besar yang dihadapi Seoul untuk mencari pemasok baru menggantikan minyak mentah Iran. Statemen ini mengemuka di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Korsel terkait penerapan sanksi AS baru terhadap Tehran.
Cho Byung-jae mengkhawatirkan meroketnya harga minyak dunia akibat sanksi minyak Iran. Pada tahun 2011, Korea Selatan memenuhi 10 persen kebutuhan pasokan minyak mentahnya dari Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika