REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menyatakan sanksi sepihak Barat terhadap Tehran bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kebebasan.

Dalam pertemuan dengan sejawatnya dari Swiss Didier Burkhalter Senin (27/2), Ali Akbar Salehi mengatakan kapasitas besar Iran dan posisi geopolitiknya di kawasan menyebabkan sanksi unilateral tidak akan memengaruhi pembangunan ekonomi negara itu.

Salehi menyerahkan daftar nama-nama warga Iran yang dipenjara di AS kepada Burkhalter untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kedutaan Besar Swiss melayani kepentingan AS di Teheran sejak kedua negara memutuskan hubungan diplomatik pasca kemenangan Revolusi Islam.

Sementara itu Burkhalter mengungkapkan harapannya bahwa perundingan antara Iran dan kelompok 5 +1  yang terdiri dari AS, Inggris, Perancis, Cina, Rusia dan Jerman mengenai program nuklir sipil akan membuahkan hasil.

"Solusi politik akan menjadi pendekatan terbaik untuk program energi nuklir Iran," tegas Menlu Swiss itu.

Kedua menteri luar negeri bertemu di sela-sela pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke-19 di Jenewa. Salehi meninggalkan Tehran Ahad (26/2) untuk menjelaskan kebijakan Iran mengenai isu-isu hak asasi manusia dalam pertemuan internasional itu.

Dia juga mengambil bagian dalam Konferensi Perlucutan Senjata PBB, dan mengadakan pembicaraan dengan menteri luar negeri dan pejabat lainnya yang menghadiri acara tersebut.

Dewan HAM PBB adalah sebuah badan antar-pemerintah yang beranggotakan 47 negara. Organisasi yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2006 itu bertujuan  menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika